Plt Kadis PUPR Madina Dituntut 2 Tahun Penjara, Korupsi Proyek Taman Raja dan Tapian Siri

Atas pekerjaan tersebut, para terdakwa dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaannya, pelaksanaannya, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Selain itu bangunan-bangunan yang berdiri di TSS dan TRB termasuk bangunan permanen yang ada disempadan sungai tidak diperbolehkan.

Sedangkan terdakwa Syahruddin, yang memobilisasi alat-alat berat untuk pekerjan tersebut, ternyata tidak dikenakan retribusi sebagai PAD. Hal tersebut bertentangan dengan Perda Kabupaten Madina No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

(cr2/TRI BUN-MEDAN.com)