GANGGU DISTRIBUSI, Jokowi Minta Mendagri Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah Terapkan Local Lockdown

 Jokowi Minta Mendagri Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah Terapkan Local Lockdown 

Presiden Joko Widodo mengintruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito  Karnavian untuk menegur sejumlah kepala daerah yang menerapkan local lockdown.

TRI BUN-MEDAN.com-Presiden Joko Widodo mengintruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menegur sejumlah kepala daerah yang menerapkan local lockdown.

Selain itu, ua meminta kepala daerah yang memblokir jalan juga harus dimarahi. Sebab, distribusi logistik terganggu.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan bulan ramadhan dan hari raya idul fitri, lewat video conference dari Istana Bogor, Kamis (2/4/2020).

"Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi.

Kepala Negara mengaku, mendapat laporan mengenai kondisi dua daerah yang logistiknya terganggu karena ada kebijakan blokir jalan.

Ia tak menyebut dua daerah yang dimaksud. Namun akibat penutupan jalan tersebut, stok beras di dua daerah sempat mengalami kelangkaan.

"Tolong Pemda diberitahu mengenai hal ini," kata Presiden Jokowi.

• WALI KOTA TEGAL LAWAN JOKOWI, Memilih Dibenci Terbitkan Kebijakan Local Lockdown Empat Bulan

Ia menegaskan, dalam pandemi virus corona Covid-19 ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tersedia di pasaran.

Apalagi, sebentar lagi akan memasuki bulan ramadhan dan lebaran sehingga kebutuhan rakyat akan bahan pokok akan meningkat.

"Ini betul-betul harus dicek di lapangan, ketersediaan barang-barang pokok. Saya juga sudah cek ke bulog ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa," kata dia.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah memastikan ia tak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini.

Pemerintah pusat lebih memilih menerapkan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Kepala Daerah yang hendak menerapkan skema PSBB ini pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.

 Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan