Ahok Jadi Kandidat CEO Ibu Kota Baru, Ali Ngabalin: Orang Baru Dengar Namanya Badan Udah Lemas Demam

TRI BUN-MEDAN.com, Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk dalam kandidat calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Dari empat kandidat yang sudah disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Ahok banyak mendapat sorotan publik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan jika Ahok memiliki beberapa kriteria yang menjadikannya layak sebagai calon pemimpin Ibu Kota baru.

Menurutnya, masyarakat selalu berpadangan negatif setiap kali nama Ahok disebut dalam pemerintahan.

"Calon CEO Ibu Kota baru adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia?"

"Ketika orang berbicara nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan lemas-lemas demam. Menyebutkan nama Ahok di antara 4 nama yang disebutkan Presiden, paling tidak dia punya lima kriteria penting," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (10/2/2020).

• Seorang Nelayan Nyaris Jadi Santapan Buaya Saat Menjala Udang di Sungai

Jika nanti Ahok akan terpilih sebagai pemimpin Ibu Kota baru, Ali Ngabalin akan mengucapkan selamat kepada mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Pertama anak muda, cepat dalam mengambil keputusan, memiliki manajerial yang oke, punya yang bagus. Dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk memimpin ibu kota yang baru."

"Kalau-kalau nanti ditunjuk oleh Presiden, saya sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan thala’al badru ‘alaika," imbuhnya.

• Paula Verhoeven Nangis saat Lihat Model Rambut Kiano, Tak Terima Rambut Putranya Seperti Nanas

• Bawa Bayinya yang Belum 40 Hari ke Luar Rumah, Shandy Aulia Menuai Cibiran dari Banyak Orang

Ketika ditanya apakah Ahok anak emas Jokowi, Ali Ngabalin membantah pertanyaan tersebut.

"Kalau orang nyinnyir ya istilah apa saja bisa dipakai. Tidak ada yang namanya anak emas, anak perak, berlian, yang ada itu adalah anak putera terbaik indonesia yang memiliki kemampuan," ungkapnya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mempertanyakan jabatan yang diemban Ahok sekarang sebagai Komisaris Utama Pertamina dan kini dicalonkan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Menurutnya,Ahok baru saja menduduki posisi tersebut dan memiliki tugas yang berat.

"Bukannya Pak Ahok baru jadi Komut Pertamina? Tugasnya berat Pak Ahok. Kita cek dulu nih gimana hasil rekam jejaknya dia berbulan-bulan ini, di Pertamina seperti apa," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan, tugas Ahok di Pertamina cukup berat karena dituntut untuk memperbaiki kinerja sektor migas nasional.

Meski demikian, Sandiaga Uno akan mendukung apapun keputusan Jokowi

"Ibu kota negara ini penting harus dilakukan segera, karena sudah menjadi keputusan presiden dan siapapun yang nanti ditunjuk punya tugas yang berat," ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Lebih lanjut, Sandi beharap siapapun nantinya yang terpilih sebagai  Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru mampu merealisasikan visi pemerintah, yakni mendorong pemerataan ekonomi.

4 Kandidat dari Jokowi

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan empat calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Selain Ahok, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," ujar Jokowi dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (4/3/2020).

Menurut Jokowi, keputusan akan diambil dalam pekan ini.

Badan Otorita akan bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ahok Ditolak Mujahid 212 Begini Penjelasan MPR

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara menuai penolakan.

Diketahui, mengenai penolakan Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara tersebut diserukan langsung Kelompok Mujahid 212.

Adanya penolakan Ahok ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara tersebut, ditanggapi langsung Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

• Kota Medan Cari Bakat Pesepakbola Junior Lewat Piala Bergilir Wali Kota Medan 2020

• Sniper Disiapkan di Danau Toba, Kunjungan Raja dan Ratu Belanda Dipercepat, Batal ke Kalimantan

"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang, baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Arsul, adanya penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kelompok Mujahid 212 sebuah hal yang wajar, tetapi jangan lupa ada pihak-pihak lain yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi semua saya yakin akan dipertimbangkan Presiden dan tentu partai koalisi pemerintah jika diminta pendapat, akan menyampaikan pendapat," tutur Arsul.

Lebih lanjut Sekjen PPP itu pun menyebut, empat calon Kepala Badan Otorita IKN yang telah disebutkan Presiden Jokowi pasti telah dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam mengelola ibu kota negara.

"Tentu Presiden mempertimbangkan dua hal, pertama latarbelakang pendidikannya, kedua pengetahuannya," ucap Arsul.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan empat calon Kepala Badan Otorita IKN, di antaranya Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.

Namun, sejumlah alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 menolak Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN.

Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas"

"Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya.

Tak punya kewenangan

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menilai Mujahid 212 tidak memiliki kewenangan untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Kalau aspirasi boleh saja, tapi kalau mereka menolak ya dia tidak punya kewenangan. Tidak ada urusannya"

"namun sebagai sebuah aspirasi tidak ada masalah," tutur Saan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurutnya, pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan otoritas Presiden Joko Widodo dan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi dalam proses pemilihan.

"Kalau mereka (Mujahid 212) mengatakan soal rekam jejak, ya Ahok kan relatif tidak ada masalah dalam menata kota"

"Jadi tentu empat nama masuk calon Kepala Badan Otorita IKN, sudah menjadi perhitungan Pak Jokowi," paparnya.

Adapun empat calon Kepala Badan Otorita IKN di antaranya, Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.

Ia pun menilai, empat calon tersebut memiliki rekam jejak yang memadai dalam mengelola ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Artinya, siapapun yang terpilih, saya yakin akan membawa ibu kota baru akan sesuai dengan harapan Presiden, juga harapan kita semua," ucapnya.

Alasan Menolak

Alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 menolak Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibukota Negara.

Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas"

"Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya, dikutip Warta Kota dari Tribunnews.com.

"Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies," imbuhnya.

Ia melanjutkan, selain diduga masalah hukumnya belum selesai, Damai Hari Lubis juga menyinggung soal status Ahok yang pernah dipenjara dalam kasus penodaan agama.

"Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi, karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus 'menghina' surah Al-Maidah ayat 51," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang, baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Arsul, adanya penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kelompok Mujahid 212 sebuah hal yang wajar, tetapi jangan lupa ada pihak-pihak lain yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi semua saya yakin akan dipertimbangkan Presiden dan tentu partai koalisi pemerintah jika diminta pendapat, akan menyampaikan pendapat," tutur Arsul.

Lebih lanjut Sekjen PPP itu pun menyebut, empat calon Kepala Badan Otorita IKN yang telah disebutkan Presiden Jokowi pasti telah dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam mengelola ibu kota negara.

"Tentu Presiden mempertimbangkan dua hal, pertama latarbelakang pendidikannya, kedua pengetahuannya," ucap Arsul.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan empat calon Kepala Badan Otorita IKN, di antaranya Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.

Tak punya kewenangan

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menilai Mujahid 212 tidak memiliki kewenangan untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Kalau aspirasi boleh saja, tapi kalau mereka menolak ya dia tidak punya kewenangan. Tidak ada urusannya, namun sebagai sebuah aspirasi tidak ada masalah," tutur Saan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurutnya, pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan otoritas Presiden Joko Widodo dan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi dalam proses pemilihan.

"Kalau mereka (Mujahid 212) mengatakan soal rekam jejak, ya Ahok kan relatif tidak ada masalah dalam menata kota. Jadi tentu empat nama masuk calon Kepala Badan Otorita IKN, sudah menjadi perhitungan Pak Jokowi," paparnya.

Adapun empat calon Kepala Badan Otorita IKN di antaranya, Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana.

Ia pun menilai, empat calon tersebut memiliki rekam jejak yang memadai dalam mengelola ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Artinya, siapapun yang terpilih, saya yakin akan membawa ibu kota baru akan sesuai dengan harapan Presiden, juga harapan kita semua," ucapnya. (*)

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews dengan judul : Ahok Ditolak Mujahid 212, Pimpinan MPR: Nanti Presiden yang Pertimbangkan