Ombudsman RI Bentuk Tim Khusus Telusuri Data Imigrasi Politisi Harun Masiku

JAKARTA, TRIBUN - Ombudsman RI tengah menelisik data Imigrasi mengenai simpang-siurnya informasi keberadaan politisi PDIP Harun Masiku.

Mantan Caleg untuk Dapil Sumatera Selatan berstatus buronan KPK atas kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI.

Ombudsman menargetkan tim khusus yang dibentuk dapat menyampaikan hasil investigasi ini dalam Rapat Pleno dua pekan ke depan.

"Kita beri waktu paling lama 2 minggu ke depan, karena disampaikan ke pleno," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi hingga Menkumham yang juga politikus PDIP Yasonna H. Laoly sempat menyebut Harun terbang ke luar negeri pada 6 Januari 2020.

Waktu itu bertepatan dengan dua hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Harun belum kembali ke Indonesia hingga 8 Januari.

Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah ramai pemberitaan, Ditjen Imigrasi kemudian meralat pernyataannya, dan membenarkan Harun telah kembali ke Indonesia.

Akibat simpang-siurnya informasi itu, Yasonna mencopot Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Belakangan, tim investigasi yang dibentuk Yasonna menyebut kesimpangsiuran informasi kedatangan Harun disebabkan tidak sinkronnya data di Personal Computer (PC) di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta dengan server lokal Bandara Soekarno-Hatta dan server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) di Ditjen Imigrasi.

Ketua Ombudsman Amzulian mengakui, investigasi atau penelusuran yang dilakukan Ombudsman lebih lama ketimbang tim bentukan Yasonna.

Namun, hal ini semata hasil penelusuran lebih menyeluruh dan mendalam.

"Kami ingin mencari yang sedalam-dalamnya, kami mengundang para pihak untuk memastikan lebih kepada kebenaran data saja. Kenapa ini penting? Bukan untuk mencari kesalahan, supaya lebih terang dan publik memiliki hak untuk tahu apa kejadian yang sebenarnya," katanya.

Meski demikian, Amzulian menyatakan, investigasi yang dilakukan pihaknya hanya pada aspek administrasi.

"Kita hanya pada aspek administrasinya, kita tidak aspek-aspek yang lain, misalnya apakah betul data yang disampaikan seperti itu, artinya kita mendalami pada aspek administrasinya saja," katanya.