Penampakan Lokasi Isolasi WNI dari Wuhan di Pangkalan Militer Natuna yang Ditolak Warga dan Pemkab
Warga dan Pemkab Natuna menolak keputusan pemerintah menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan.
Penampakan Lokasi Isolasi WNI dari Wuhan di Pangkalan Militer Natuna yang Ditolak Warga dan Pemkab
Warga dan Pemkab Natuna menolak keputusan pemerintah menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan.
Penolakan itu dilakukan di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.
Informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, warga Natuna berkumpul sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aksinya sehingga membuat akses menuju Bandara Lanud Raden Sadjad tertutup.
Bahkan, mereka masih berada di halaman depan Koramil Ranai guna memastikan pemerintah pusat membatalkan rencana dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi karantina.
Wan Sofyan, tokoh masyarakat Ranai yang dihubungi melalui telepon mengatakan, apapun alasannya, mereka tetap tidak mau menerima WNI dari Wuhan yang akan dikarantina di Natuna.
"Saya yakin tidak ada daerah yang mau, jika daerahnya dijadikan sebagai lokasi karantina warga dari lokasi penyebaran virus mematikan," kata Wan, Sabtu (1/2/2020).
Dengan membentangkan spanduk penolakan, hal ini menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dari penolakan tersebut yang dilakukan warga Natuna.
Warga masih berkumpul dan menunggu informasi kepastian dari pemerintah baru akhirnya membubarkan diri.
"Kami akan tetap di sini sampai ada keputusan dari pemerintah pusat," ujar Wan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020).
Ia mengatakan, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini.
Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.
Ngesti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.
Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.
Karena itu, kata Ngesti, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya.
Ngesti mengungkapkan, penolakan bukan hanya dari Pemkab Natuna saja, tetapi juga dari DPRD dan masyarakat Natuna yang menolak kebijakan pemerintah pusat itu.
Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Ngesti menjelaskan, semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan.
Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.
"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," ungkapnya.
Namun, pemerintah pusat tetap memutuskan Natuna sebagai daerah karantina, yakni di hanggar Bandara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna sebagai lokasi isolasi.
Bahkan, di lokasi hanggar Lanud, sudah didirikan tenda-tenda dengan peralatan medis serta diobservasi oleh tim medis dan psikolog.
Tenda itu nantinya dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan kepada para WNI tersebut sebelum akhirnya dipulangkan ke daerahnya masing-masing.
Pemerintah melalui Kemenkes juga menurunkan tim medis selama perawatan pada proses karantina.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, penempatan sementara bagi WNI dari Wuhan di Natuna tersebut bukanlah tanpa alasan.
Sebab, mereka nantinya akan ditempatkan sementara di hanggar milik Lanud Raden Sadjad.

Di mana, di hanggar ini lokasinya terbilang cukup luas sehingga para WNI yang menjalankan observasi bisa melakukan segala aktivitasnya dengan nyaman tanpa bersinggungan langsung dengan masyarakat.
"Bahkan lokasinya juga terbilang jauh dengan bandara sipil, jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Yang terpenting para WNI tersebut bisa berolahraga dengan suasana alam yang masih alami," jelas Doni, Sabtu (1/2/2020).
Doni menambahkan, nantinya masa karantina atau observasi dilakukan lebih kurang selama 15 hari dan setelah itu baru dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.


Doni juga menegaskan saat ini kondisi 243 WNI yang dijemput di Wuhan dalam keadaan sehat.
Bahkan, saat tiba di Bandara Hang Nadim di Batam mereka kembali mendapatkan pemeriksaan dan jika ditemukan yang suhu tubuhnya di atas rata-rata maka akan langsung mendapatkan perawatan.
"Bagi yang tidak ada masalah langsung dibawa ke Natuna menggunakan pesawat TNI AU. Mereka di Wuhan juga diperiksa kesehatannya dari sejumlah tim medis gabungan dari seluruh dunia, mereka yang akan dievakuasi itu sudah dipastikan sehat semua, hanya saja mereka butuh penempatan sementara 2 minggu," ungkap Doni.
Penampakan Lokasi Isolasi WNI dari Wuhan di Pangkalan Militer Natuna yang Ditolak Warga dan Pemkab
Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "WNI dari Wuhan Diobservasi di Hanggar Bandara Raden Sadjad Natuna ", "Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab", "Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan"
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/warga-dan-pemkab-natuna-tolak-jadi-lokasi-isolasi-wni-dari-wuhan.jpg)