Isu Turunkan Jokowi Dijawab SBY, Ceritakan Kembali Kasus Bank Century 'Jangan Punya Nafsu . . .

"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," kata SBY

"Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," ujar dia.

• Reaksi Keras Mensesneg Pratikno dan Kegeraman Ketua DPRD DKI soal Revitalisasi Monas Tanpa Izin

Menurut SBY, belum tentu benar nama-nama yang sering disebut di publik tersebut pasti terlibat dan bersalah.

• Virus Corona Berdampak ke Bisnis Lobster Langkat, Ekspor Lumpuh

SBY mengatakan, secara pribadi ia mengenal ketiganya sebagai sosok kompeten dan mau bekerja keras.

Oleh karena itu, kata dia, dalam masalah ini prinsip yang harus diterapkan adalah jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum terbukti.

"Kalau tingkat Presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu," kata dia.

• Kandang Kuda Prabowo Rusak Diterjang Puting Beliung di Siborong-borong

Sebelumnya, Komisi VI dan XI DPR telah memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tetap ingin membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

• BREAKING NEWS, Puting Beliung Porak-porandakan Pacuan Kuda Siborong-borong

"Demokrat maunya Pansus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Syarief mengatakan, Demokrat masih berupaya membentuk Pansus, karena keberadaan Panja tidak sekuat Pansus.

Namun, suara mayoritas di DPR tidak mendukung untuk dibentuknya Pansus.

"Ya kita lagi berupaya, tapi kita sadar memang, kita kan anggotanya jumlahnya kecil. Secara politis koalisi pemerintah lebih kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, apabila komisi-komisi di DPR tetap menjalankan Panja, tak menutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengajukan hak interpelasi atau hak angket.

"Tapi kalau mereka tetep jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket," pungkasnya.