Korupsi Rp 10,9 Miliar, Tiga Eks Kacab PDAM Tirtanadi Dituntut 39 Bulan Penjara

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pahmiuddin selaku Kepala Cabang PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang periode tanggal 02 April 2017 mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PDAM Tirtanadi sebesar Rp 4.136.841.992

Akibat perbuatan terdakwa Lian Syahrul selaku kepala Bagian Keuangan PDAM Tirtanadi Deli Serdang periode tanggal 13 Februari 2015 - 10 April 2015 bersama dengan Asran Siregar selaku Kepala PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang dan Zainal Sinulingga selaku Asisten Keuangan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PDAM Tirtanadi sebesar Rp.474.177.576.

Akibat perbuatan terdakwa Mustafa Lubis selaku Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirtanadi Deli Serdang periode tanggal 2 Januari 2015 - 6 Februari 2015 mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PDAM Tirtanadi sebesar Rp. 203.218.828.

Dimana total dari seluruh kerugian negara yang disebabkan para terdakwa adalah Rp 10,90 Miliar atas perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sumut.

Perbuatan kelimanya diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan dijelaskan bahwa awalnya bermula pada tahun 1999 Perusahaan Air minum Tirta Deli Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dan Perusahaan Air Minum Tirtanadi Propinsi Tingkat I Sumatera Utara mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pembentukan PDAM Tirtanadi di daerah Tingkat II Deli Serdang melalui Surat Perjanjian Nomor: 879/TD/DS/07/1999 dan Nomor:01/SPNJ/KS/99 tanggal 17 Juli 1999.

Selanjutnya, proses pembayaran kegiatan operasional PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang berawal dari adanya usulan dari bagian umum dengan melampirkan daftar pembayaran yang diajukan kepada Kacab, kemudian Kacab mendisposisi setuju untuk dibayarkan selanjutnya disampaikan kepada Kabag keuangan untuk pembuatan voucher.

"Setelah voucher dibuat oleh Kabag Keuangan kemudian voucher tersebut masuk kembali ke kepala cabang berikut dengan cek penarikan sejumlah sesuai dengan usulan yang tercantum dalam voucher. Selanjutnya cek tersebut di tanda tangani oleh Kacab bersama-sama dengan kabag keuangan," kata jaksa di hadapan Hakim Ketua Azwardi Idris.

Setelah ditandatangani, kemudian cek dan voucher diserahan kembali ke Kabag keuangan. Setelah cek tersebut dicairkan oleh Kabag keuangan kemudian uang yang ditarik tersebut diserahkan kepada Kabag umum untuk selanjutnya dicairkan ke Bank Sumut.

Namun, biaya operasional yang sudah berjalan dari 2015 hingga 2018 tersebut, ternyata terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai usulan pembayaran dan voucher yang diajukan.

Akibatnya, ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang nilainya mencapai Rp10,9 miliar.

(vic/tribunmedan.com)