Sambut Hari HAM, Mahasiswa Tolak Eselon III dan IV Diganti dengan Kerja Robot

TRIBUN-MEDAN.com - Memperingati Hari Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada 10 Desember,

Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) bersama Aliansi Mahasisiwa Peduli Hak Asasi Manusia, hadirkan dialog publik bertemakan Nasib Angkatan Kerja Republik Indonesia di Tengah Diskriminasi dan Tantangan Teknologi di Pendopo FH USU, Padang Bulan Medan, Senin (9/12/2019).

Dipimpin langsung oleh ketua panitia Ferdinand Pangaribuan, dialog publik yang dihadiri oleh komunitas, mahasiswa, organisasi ini membuat pernyataan sikap terkait pernyataan presiden Jokowi seputar digantinya eselon III dan IV menjadi robot.

Ferdinand mengatakan hal tersebut tidak relefan dengan kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini. Bahwa angka pengangguran yang tinggi dan keterkaitannya dengan pelanggaran HAM di Indonesia yang belum selesai.

"Kami dari aliansi mahasiswa peduli Hak Asasi Manusia, menolak hal tersebut karena masih banyak sekali SDM yang dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Kami juga memohon kepada bapak presiden agar mengimplementasikan pasal 27 ayat 2 UUD 1945," katanya.

Selain itu dalam memperingati Hari HAM Internasional, mereka menghimbau agar pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, agar dapat segera ditiindaklanjuti.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengedepankan HAM. Miniatur robot ini secara simbolik akan dibakar sebagai bentuk perlawanan menolak narasi ini. Mari kita tolak segala bentuk yang tidak mengedepankan HAM," katanya.

Kegiatan ini turut mengudang empat pembicara yakni Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj, Pendiri Komunitas Mikir Azhari Latief, Akademisi Dr. Dimpos Manalu, dan Pendiri Institute Sumatera John Fawer.

Dalam persentasinya yang bertemakan. Bisnis dan HAM : Menyoal masa depan angkatan kerja dan pekerjaan yang layak, Majda mengatakan terdapat tiga pilar bisnis dan HAM, yakni negara, korporasi, dan kebutuhan akses untuk pemulihan yang efektif.

"Perusahaan harus ramah dengan HAM, dan negara punya kewajiban melindungi semua orang dari dampak terburuk dari perusahaan terhadap oprasi bisnis yang dapat merusak penikmatan HAM," katanya.

Tidak ketinggalan pengunjung juga dihibur dengan musisi Medan, Santus Sitorus. Dengan lantang para mahasiswa menyanyikan lagu revolusi mentel bersama-sama.

(cr21/tribun-medan.com)