Pembangunan Infrastruktur Didominasi BUMN, Presiden Jokowi: BUMN Jangan Ambil Semuanya

Pembangunan Infrastruktur Didominasi BUMN, Presiden Jokowi: BUMN Jangan Ambil Semuanya

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo mengimbau Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) untuk memberikan peluang kepada pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Hal ini karena BUMN dan anak-anak usahanya masih mendominasi proyek pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir.

"BUMN jangan ambil semuanya. Berikan peluang bagi swasta termasuk pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur," kata Presiden RI Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengakui, banyak kontraktor lokal yang mengeluh soal dominasi BUMN di sektor konstruksi.

Padahal, dia telah berkali-kali mengimbau BUMN untuk memprioritaskan swasta terlebih dahulu sebelum proyek tersebut diambil alih oleh BUMN.

"Selalu banyak sekali kontraktor lokal berkeluh kesah pada saya, 'Pak, kok semuanya diambil BUMN?'. Saya sudah perintahkan ini enggak sekali dua kali," ujar Jokowi.

Dia pun berharap, peran serta swasta dalam pembangunan dan percepatan proyek infrastruktur semakin terlihat dalam 5 tahun ke depan.

"Saya harapkan 5 tahun ke depan pihak swasta bisa berperan sedemikian banyak. Saya berpesan, tolong talangkan, tolong beri prioritas pada swasta dulu. Kalau swasta tidak mau menyentuhnya, baru BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pengusaha swasta di bidang konstruksi mengeluhkan proyek pembangunan konstruksi masih didominasi oleh BUMN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar.

Dia bilang, meski telah ada Keputusan Pemerintah (Kepmen) yang mengatur BUMN hanya boleh mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, hal tersebut masih belum efektif.

Sebab, anak-anak perusahaan BUMN masih mengerjakan proyek pembangunan konstruksi di bawah Rp 100 miliar. Hal tersebut membuat perusahaan swasta nasional minim proyek.

"Problemnya pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN. Padahal sebelum kabinet baru ada Kepmen, BUMN hanya mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, Oke benar realisasinya.

Tapi anak usahanya, cicitnya, itu di bawah Rp 100 miliar.

Akhirnya pengusaha nasional enggak dapat apa-apa. Semacam ada monopoli," kata La Ode Saiful Akbar di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Selain itu La Ode menyebut, proyek-proyek konstruksi dengan kolaborasi antara BUMN dan swasta juga masih menuai banyak kendala. Dia mengungkap, sering terjadi keterlambatan biaya.

"Pembayaran BUMN paling cepat 3 bulan, itu syukur-syukur. Kadang 6 bulan. Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank pembayarannya jadi lambat, berdampaklah pada peningkatan NPL (non performing loan)," tutur La Ode.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: BUMN Jangan Ambil Semuanya...",