Akbar Himawan Buchari Tak Masuk Kantor, Ketua DPRD Sumut Minta BKD Keluarkan Sanksi

TRIBUN MEDAN.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting menyesalkan sikap dari Akbar Himawan Buchari yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Akbar Himawan Buchari.

Baskami tidak bisa memberikan komentar lebih mengenai masalah ini, lantaran Akbar Himawan Buchari tersandung kasus sebelum menjadi anggota dewan.

"Ini sebenarnya masalah lama, bukan terjadi saat dirinya masuk sebagai anggota dewan di Sumut.

Tetapi saya secara pribadi sangat menyesalkan perilakunya

. Saya tidak bisa terlalu jauh berkomentar mengenai ini," jelasnya, kepada Tribun Medan melalui sambungan telepon genggam, Rabu (6/11/2019).

Dirinya meminta kepada anggota dewan lainnya agar berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Apalagi, perbuatan yang dapat merusak citra baik DPRD Sumut. Sebab, selama ini banyak anggota dewan terlibat dalam kasus koruspi.

"Sudah banyak anggota dewan terlibat masalah korupsi," ucapnya. 

Akbar mendapatkan sanksi larangan ke luar negeri dan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019.

Dengan demikian, Akbar tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya hingga Mei 2020.

Nama Akbar mencuat dalam penyidikan kasus suap yang menjerat Tengku Dzulmi Eldin.

Bahkan, rumah Akbar telah digeledah tim penyidik beberapa waktu lalu. Namun, Akbar mangkir dengan alasan sedang berobat di Malaysia.

Dengan pelarangan ke luar negeri ini dipastikan tidak ada alasan bagi Akbar untuk kembali berobat ke Malaysia saat tim penyidik memanggilnya.

Sejak pelantikan DPRD Sumut 16 September berlalu, Akbar Himawan Buchari belum juga tampak di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol.