HEBOH RAPBD JAKARTA; 2017 Anggota Dewan Lapar dan Dahaga, 2020 Lem Aibon Bolpoin hingga Reaksi Anies

HEBOH RAPBD JAKARTA; 2017 Anggota Dewan Lapar dan Dahaga, 2020 Lem Aibon Bolpoin hingga Reaksi Anies

PENYUSUNAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan kerap menimbulkan prokontra dan kehebohan.

Jika penyusunan RAPBD 2020 dihehohkan kemunculan mata anggaran aneh seperi yang dibongkar anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

Namun sekedar mengingatkan saja jauh sebelum kasus lem aibon dan anggaran pengadaan bolpoin, penyusunan RAPBD 2018 juga tak kalah heboh.

Tahun pertama Anies Sandiaga, terjadi lonjakan tajam untuk anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahkan ada yang naiknya berlipat-lipat hingga lebih dari 10 kali: biaya kunjungan kerja.

Data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah DKI Jakarta, rencana kunjungan kerja DPRD DKI tahun 2018 mencapai Rp107,7 miliar. Melihat angka sebelumnya yang hanya Rp8,8 miliar, anggaran kali ini 'tampak melonjak gila-gilaan'.

Melansir bbc news indonesia berjudul: Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD, seorang anggota DPRD Jakarta, yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'.

"Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik membantah dan berkilah bahwa kenaikan itu merupakan hal yang wajar dan sudah berdasarkan aturan yang berlaku. "Kunjungan kerja itu ada di seluruh instansi di Indonesia," ujar Taufik.

Kenaikan sejumlah mata anggaran DPRD DKI dalam rencana APBD DKI terjadi usai pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, pertengahan November lalu.

Mereka menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Selain kunjungan kerja, terdapat beberapa poin anggaran di DPRD DKI lainnya yang naik signifikan dalam KUA-PPAS, hasil bahasan eksekutif dan legislatif Jakarta tersebut. Baik secara nominal maupun persentase kenaikan.

Hak atas fotoBBC INDONESIA

Setelah kunjungan kerja yang naik Rp99 miliar, atau lebih dari 10 kali lipat, anggaran yang melonjak adalah pelaksanaan reses yang naik Rp34,4 miliar. Lalu diikuti pembahasan panitia khusus naik Rp27 miliar, dan pembahasan badan anggaran naik Rp11,9 miliar.

Yang naik signifikan secara persentase adalah pengelolaan website DPRD DKI yang naik sekitar 17 kali dari Rp31 juta menjadi Rp571 juta. Diikuti oleh pembahasan pansus naik 12 kali, kunjungan kerja 11 kali, dan pergantian insidentil sipil gedung 8,5 kali.

Mata anggaran baru
Selain kenaikan dari nominal yang sudah ada, terdapat poin anggaran yang tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun pada pertengahan tahun ini tapi ada setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.

Mata anggaran itu adalah penunjang kehadiran rapat DPRD sebesar Rp16,1 miliar, dan pembuatan buku profil aggota dewan sebesar Rp218 juta.

Mata anggaran tunjangan rapat ini dulu dicoret mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos minta uang?

Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," kata Ahok -panggilannnya, kala itu.

Taufik sendiri mengatakan bahwa uang tunjangan rapat itu kini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Ada dasarnya," kata Taufik.

Kenaikan persentase terbesar rencana anggaran DPRD DKI Jakarta

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Laode Roy Salam mempertanyakan melonjaknya anggaran DPRD tersebut. "Ada potensi menghambur-hamburkan uang anggaran" kata dia.

Soal kunjungan kerja misalnya, selalu disorot negatif publik. "Patut dipertanyakan untuk apa DPRD menghabiskan dana kunjungan kerja sebegitu besar," kata dia.

Menurut Roy, penyusunan anggaran tak semata-mata karena adanya aturan yang melandasinya seperti dikatakan Taufik. "Tapi juga harus dilihat pada aspek kewajaran," kata dia.

Rencana pemasukan anggota DPRD
Sumber BBC Indonesia di DPRD DKI mengatakan pemunculan kembali poin tunjangan rapat, bersama kenaikan poin anggaran lainnya memang diinginkan oleh anggota dewan.

Ia menjabarkannya.

Setiap kali rapat, nantinya anggota dewan akan mengantongi Rp350 ribu. Juga akan ada aturan yang membatasi maksimal seorang anggota DPRD tiga kali rapat dalam sehari.

Termasuk soal kunjungan kerja. Menurut dia, uang saku tiap anggota DPRD setiap harinya dalam kunjungan kerja adalah Rp4 juta. "Kunjungan kerja akan ada setiap akhir pekan," kata dia.

Taufik sendiri tidak membantah informasi itu. Menurut dia, pimpinan DPRD memang merancangnya seperti itu.

"Jadwalnya memang seperti itu. Tapi kan belum tentu dipakai," kata dia.

Sumber BBC yang berkecimpung di politik Jakarta lebih dari 10 tahun itu menambahkan, bahwa ide untuk menaikkan angka anggaran, termasuk mengadakan tunjangan rapat disetujui semua anggota. Termasuk dirinya.

Dia mengatakan membutuhkan uang lebih karena 'proposal dari konstituen masuk terus'. Ia mewanti-wanti namanya tak disebut. Ia mengaku selama ini anggota DPRD tidak bisa bermain proyek karena pengetatan anggaran oleh Ahok.

Namun Taufik menegaskan, angka-angka dalam KUA PPAS tersebut belum final.

Masih akan ada pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Juga pemeriksaan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Masih bisa dihapus," kata wakil ketua Badan Anggaran DPRD DKI ini.

Taufik menambahkan kenaikan total anggaran DPRD DKI dari Rp126 miliar menjadi Rp346 miliar adalah hal yang wajar.

"Selama itu sesuai dengan aturan. Nanti bisa disisir ulang. Finalisasinya di Kemendagri," imbuh dia.

Gubernur Anies Baswedan sendiri bersyukur rancangan APBD Jakarta 2018 mendapat sorotan masyarakat karena kenaikan yang signifikan. Menurut dia, justru bentuk partisipasi seperti itu yang diharapkan.

Dia berharap banyaknya partisipasi masyarakat membuat APBD Jakarta lebih baik.

"Ini adalah dana kita semua," kata Anies di Balai Kota, Kamis, 23 November 2017.

Senada dengan Taufik, Anies mengatakan bahwa angka-angka dalam rancangan itu masih bisa berubah.

"Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat makin baik," pungkasnya.

Kini di RAPBD 2020, kembali menjadi sorotan.

Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana. (Akun Instagram @willsarana)

Anggaran Disdik DKI seperti pembelian bolpoin dan lem aibon yang capai miliaran rupiah ini rupanya sudah ditanggapi oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. 

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

Bahkan, William menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William

Anies Baswedan tampak sangat murka begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.

Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Acara rapat Anies Baswedan dan jajarannya ini direkam dan diunggah Selasa (29/10/2019) di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.

Hal itu terlihat ketika Anies Baswedan memberikan arahan dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020, Rabu (23/10/2019).

Anies Baswedan jeli menyoroti satu per satu anggaran yang dituliskan khususnya terkait Alat Tulis Kantor (ATK).

Bahkan, anggaran ATK dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang cukup drastis.

"Belanja Alat Tulis Kantor tahun lalu atau tahun ini Rp 349 Miliar, tahun depan 1,6 Triliun, abrakadabra," ujar Anies Baswedan

"Bagaimana kita menjelaskannya? Belanja Alat Tulis Kantor dari 349 Miliar jadi Rp 1,6 Triliun, ini namanya mempermalukan diri sendiri," tambahnya.

Anies Baswedan ketika rapat soal anggaran ATK Disdik DKI tahun 2020 (kolase Youtube Pemprov DKI Jakarta)

Jika sebelumnya disebutkan bahwa anggaran bolpoin itu hanya Rp 124 Miliar, ternyata jauh lebih fantastis.

Terlihat dari layar saat Anies Baswedan rapat, anggaran pembelian bolpoin ternyata mencapai Rp 635 miliar.

Anies Baswedan pun langsung marah.

"Ballpoint Rp 635 miliar.

Mau contoh? Saya punya tiga laser pointer. Di tempat yang sama. Tiga. Masih mau tambah lagi?" ujar Anies Baswedan sembari memamerkan laser pointernya.

Daftar anggaran Disdik DKI yang disoroti Anies Baswedan di acara rapat (youtube Pemprov DKI Jakarta)

Anies Baswedan menjelaskan, bolpoin dan laser pointer tersebut dibuat di pabrik-pabrik.

Dia menyinggung, uang yang dianggarkan untuk pembelian barang-barang itu akan terus masuk pabrik.

"Di tempat ini saya punya tiga pulpen, masih mau belanja lagi? di mana-mana ini ada pulpen. Saya tanya, yang bikin ini (pulpen) siapa? pabrik. Bapak ibu kirimkan uang ke mana? Teruskan saja, terus bilang, ya kami menghadirkan keadilan sosial. Belum lagi yang dikantong kita semua," ujar Anies Baswedam

Maka dari itu, dia melarang jajarannya berhenti melakukan penganggaran tersebut.

"Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini," tegas Anies Baswedan.

Selain ballpoint, Anies Baswedan juga menyinggung soal anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator.

Menurut pengalamannya, mestinya anggaran alat kantor tak sebesar ini. Anies Baswedan bercerita pernah bekerja dengan membawa alat kantornya sendiri.

Dia menyebut hal-hal kecil seperti ini yang justru kerap lolos.

"Karena kecil-kecil ini. Sembunyi sana-sini, lolos. Siapa yang lolosin? Gubernur DKI Jakarta, terus turun ke bawahnya," ujarnya.

Untuk itu, Anies Baswedan kembali menegaskan untuk menghapus anggaran fantastis tersebut

"Anggaran-anggaran tidak perlu seperti ini, hapusin. Jangan ada lagi, belanja seperti ini," kata Anies Baswedan.

INI VIDEONYA

HEBOH RAPBD JAKARTA; 2017 Anggota Dewan Lapar dan Dahaga, 2020 Lem Aibon Bolpoin hingga Reaksi Anies

Artikel ini dikompilasi dari bbc news indonesia dan tribun bogor berjudul: Anggaran Bolpoin Rupanya Rp 635 M, Anies Baswedan Murka: Saya Punya 3 Pulpen, Mau Belanja Lagi?