Mendagri dan Kepala BNPP Tito Karnavian Akan Mengawali Kerjanya ke Papua Bersama Presiden Jokowi

MANTAN Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian tercatat menjadi Menteri Dalam Negeri pertama di Indonesia yang berasal dari unsur Kepolisian.

Kini Tito Karnavian memiliki tanggung jawab di Kementerian Dalam Negeri dan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)

////

TRIBUN-MEDAN.Com - Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D merupakan sosok yang tak asing lagi di tengah masyarakat.

Kepiawaiannya dalam memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian RI telah diakui banyak pihak.

Sepak terjangnya dalam membongkar jaringan terorisme pun tak dapat diragukan lagi.

Kini, orang yang pernah menjadi orang nomor satu di Kepolisian itu, mendapat amanah sebagai Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPP periode 2019-2024 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam Silaturahmi Serah terima jabatan Mendagri dan Kepala BNPP di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019) mengucapkan selamat datang kepada Tito Karnavian selaku Mendagri dan Kepala BNPP.

“Kepada Bapak Tito Karnavian yang mendapat amanah sebagai Mendagri, kedudukan bapak juga ex-officio menjadi Kepala BNPP. Selamat datang kami ucapkan di tengah-tengah keluarga Kemendagri dan BNPP. Kami siap melaksanakan penugasan, arahan, amanat apa yang diinstruksikan oleh Bapak Mendagri,” kata Hadi.

Hadi juga meyakini, tugas menjadi Kapolri tak akan bebeda jauh dengan Mendagri. Irisan besarnya misalnya terlihat dari pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam menjaga stabilitas daerah.

“Tugas Bapak sebagai Kapolri tidak berbeda jauh dengan Mendagri, karena menjaga ketenteraman dan ketertiban ini juga bagian dari Mendagri. Bapak membawahi 34 Provinsi, dan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, di sini pun bapak melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemda. Khusus Tahun 2020 tentu akan melaksanakan pembinaan Pilkada di 270 daerah,” ujar Hadi.

Tito Ucapkan Terma kasih

Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Keluarga Besar Kemendagri dan BNPP.

Ia juga mengaku akan bergerak cepat dan menyesuikan gaya kepemimpinan dan arahan Presiden Joko Widodo dalam bekerja.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat, sengaja saya sepakat dengan Pak Tjahjo, setelah selesai rangakaian di Istana, langsung ke sini, karena masing-masing kita udah dikejar kegiatan lain, kami sudah tahu pola kepemimpinan Presiden kita ini langsung tancap gas, kerja, kerja, kerja!” kata Tito.

Menurutnya, terpilihnya ia sebagai Mendagri periode 2019-2024 merupakan momentum yang tak akan dilupakan. Pasalnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang membuat ia menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Kepolisian RI, juga sebagai anggota Kepolisian.

“Ini momentum yang tak akan terlupakan, jabatan dan amanah yang diberikan oleh Allah melalui Presiden ini membawa konsekuensi karir saya sebagai Anggota Kepolisian dan Kapolri, karena menjabat jabatan yang dijabat oleh sipil, maka saya harus berhenti bukan hanya sebagai Kapolri, tetapi juga sebagai Anggota Polri,” ungkapnya dalam siaran pers tertulis Puspen Kemendagri yang diterima Tribun-Medan.com, Rabu (23/10/2019).

Pengalaman menjadi seorang yang menduduki jabatan Sipil merupakan hal yang baru baginya. Terlebih, kultur atau budaya kerjanya juga sangat berbeda dibandingkan lingkungan Kepolisian.

“Ini hal baru bagi saya masuk ke yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur dan tata nilai yang berbeda dengan Kepolisian. Meskipun pengalaman saya di Kepolisian salama 33 tahun cukup panjang, pernah jadi Kapolda Papua, Kapolda Polda Metro Jaya, mengelola BNPT, hingga Kapolri, tetap ini merupakan pengalaman yang baru, dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri, disiplin dan komando tunggal menjadi kultur yang lebih cair dan fleksibel,” jelas Tito.

Dipaparkan Tito, sebagai Kementerian tertua, Kemendagri menghadapi tantangan yang kian kompleks. Dengan adanya sistem Otonomi Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus daerahnya, meski tetap dalam pengawasan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri.

“Ke depan tantangan kita sangat berat. Kemendagri salah satu kementerian yang disebut dalam konstitusi yang menjadi kementerian tertua dan tidak bisa diubah, di era demokrasi saat ini dengan adanya Otonomi Daerah semakin menjadi kompleks. Beda menjadi Mendagri di era Otonomi Daerah, para kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat, tapi melalui Pilkada yang dipilih oleh rakyat sehingga tidak mungkin bebas dari konflik kepentingan,” terangnya.

Atas dasar tersebut, ia meminta dukungan semua pihak khususnya jajaran Kemendagri dan BNPP untuk bersama membaktikan diri pada bangsa dan negara untuk menjawab tantangan tersebut.

“Prinsipnya saya ingin diterima di keluarga besar Kemendagri dan BNPP, saya juga mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran untuk bersama kita membaktikan diri pada Pemerintah, bangsa, negara, dan masyarakat sesuai yang diamanatkan kepada Kemendagri dan BNPP,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja Mendagri periode 2014-2019 Tjahjo Kumolo.

Menurut Tito, Tjahjo Kumolo merupakan Guru Besar Politik yang telah banyak mengajari dan memberikan inspirasi di bidang ilmu politik.

“Selamat jalan Pak Tjahjo, terima kasih atas kehadiran Bapak selama lima tahun di Kemendagri dan mengelola BNPP. Kami doakan bapak sehat dan mampu melaksanakan tugas di tempat baru. Bagi saya, Bapak Tjahjo Kumolo merupakan guru besar politik dan bagaimana keluasan ilmu pengetahuan serta kemampuan yang tajam dalam menggali permasalahan, saya belajar dari Tjahjo Kumolo,” ujarnya.

Sejarah baru di era pemerintahan Jokowi

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, posisi Mendagri sebelumnya belum pernah diisi sosok dari Korps Bhayangkara.

Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, pos mendagri diisi oleh tokoh-tokoh politik seperti Soekiman Wirjosandjo, Mohamad Roem, serta Sutan Syahrir yang saat itu rangkap jabatan menjadi perdana menteri.

Memasuki Orde Baru, posisi Menteri Dalam Negeri seolah-olah menjadi 'jatah' bagi tentara Angkatan Darat.

Pada era Presiden Soeharto, semua Menteri Dalam Negeri yang ditunjuknya merupakan pejabat Angkatan Darat.

Salah satu nama Mendagri pada pada Soeharto yakni Sudharmono pada Kabinet Pembangunan II (1978-1983) yang kelak menjadi Wakil Presiden pada 1988-1993.

Memasuki era reformasi, Mendagri tak lagi melulu diisi oleh pejabat Angkatan Darat.

Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk mantan KSAL Laksamana Widodo AS menjadi Menteri Dalam Negeri.

Pada 2009, SBY menghentikan dominasi militer di pos Mendagri.

Ia kembali menunjuk sosok sipil sebagai Mendagri yaitu Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi.

Keputusan serupa juga diambil Presiden Jokowi yang menunjuk politikus PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjadi Mendagri pada 2014.

Pada 2019, Jokowi pun membuat catatan sejarah dengan menunjuk polisi sebagai Mendagri.

Saat mengumumkan nama Tito sebagai Mendagri, Jokowi menyebut salah satu tugas Tito adalah menghadirkan kepastian hukum di daerah.

"Sinergi dengan pemerintahan daerah, mengenai data kependudukan e-KTP berada di bawah kewenangan beliau.

Termasuk kepastian hukum di daerah terutama yang berkaitan dengan investasi," kata Jokowi.

Tugas pertamanya ke Papua

Tito Karnavian akan menjalankan tugas pertamanya sebagai Mendagri dengan berkunjung ke Papua.

Diagendakan, Jumat (25/10/2019), Tito bakal bertolak ke Papua bersama Presiden, Kepala TNI, dan Plt Kapolri.

"Kemungkinan hari Jumat saya akan mendampingi Bapak Presiden bersama dengan Panglima TNI dan Plt Kapolri ke Papua, beliau akan ke Papua sabtu atau Minggu.

Kemudian kita tahu lah problem di sana," kata Tito saat sertijab Mendagri di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Tito mengatakan, usai sertijab hari ini, dirinya bakal menyelesaikan urusan di internal kepolisian lebih dahulu.

Sebab, baru kemarin sore Tito melepas jabatan sebagai Kapolri.

Jika ada hal mendesak terkait urusan kementeriannya yang harus diambil dengan segera, Tito pada Kamis (24/10/2019) besok akan datang ke Kemendagri.

Selanjutnya, minggu depan, Tito bakal berkenalan dengan jajaran staf Kemendagri dan mendalami tugas yang akan ia emban.

"Yang jelas saya akan meneruskan apa yang dikerjakan oleh Bapak Tjahjo Kumolo, yang baik tentu kita akan tingkatkan intensifkan, dan kalaupun ada kekurangan kita akan sama-sama memperbaiki," ujar Tito.

Tito lantas meminta supaya dirinya diterima menjadi bagian dari Kemendagri.

"Saya mohon diterima sebagai bagian dari keluarga besar Kemendagri," katanya.

Tito bercerita tentang detik-detik terakhirnya menjabat sebagai Kapolri

Tito mengatakan, hingga Rabu (23/10/2019) dini hari, teman-temannya sesama anggota kepolisian banyak yang masih berkumpul di rumahnya.

Mereka menanti Tito menanggalkan baju kepolisian.

Sebab, seperti diketahui, Tito baru mengundurkan diri sebagai Kapolri pada Selasa (22/10/2019) malam.

"Jadi teman-teman tadi malam menunggu jam 00.00 untuk menyaksikan saya melepas baju Polri kemudian menjadi seorang purnawirawan, kembali menjadi seorang sipil," kata Tito saat serah terima jabatan Mendagri di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Tito mengatakan, dirinya bukan hanya melepas jabatan sebagai Kapolri, tetapi juga menyelesaikan tugas sebagai anggota kepolisian.

Oleh karenanya, ia berkelakar untuk tidak lagi dipanggil jenderal polisi, tetapi purnawirawan.

"Jangan lagi panggil saya ini ya, apa namanya itu jenderal polisi, tambahin plus purnawirawan," ujar Tito sambil tertawa.

Tito mengatakan, secara usia, dirinya sebenarnya masih bisa menjadi bagian dari polisi hingga 3 tahun ke depan.

Sebab, usia pensiun polisi 58 tahun, sedangkan usia Tito saat ini belum 55 tahun.

Bagi Tito, menjadi bagian dari kementerian adalah hal yang baru.

Namun demikian, meski kultur Kemendagri berbeda dengan Polri, Tito yakin dapat menyesuaikan diri.

"Bagi saya sendiri menjabat di Kemendagri ini jujur adalah hal baru bagi saya, masuk dalam lingkungan yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur kemudian tata nilai yang mungkin berbeda dengan di kepolisian," kata Tito.

BIOFILE

Nama lengkap: Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D 

Tempat tanggal lahir: Palembang, 26 Oktober 1964

Pendidikan umum:

- SD Xaverius 4 Palembang (1976)

- SMP Xaverius 2 Palembang (1980)

- SMA Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan (1984)

- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di University of Exeter, Inggris (1993)

- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1996) 

- Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (1998)

- Massey University, New Zealand (1998)

Riwayat Jabatan:

- Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1987)

- Kanit Jatanras Reserse polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1987-1991)

- Wakapolsek Metro Senen Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1991-1992)

- Sespri Kapolda Metro Jaya (1996)

- Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1996-1997)

- Sespri Kapolri (1997-1999)

- Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya (1999-2000)

- Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya (2000–2002)

- Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulsel (2002)

- Koorsespri Kapolda Metro Jaya (2002–2003)

- Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya (2003–2005)

- Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya (2004–2005)

- Kapolres Serang Polda Banten (2005)

- Kasubden Bantuan Densus 88/AT Bareskrim Polri (2005)

- Kasubden Penindak Densus 88/AT Bareskrim Polri (2006)

- Kasubden Intelijen Densus 88/AT Bareskrim Polri (2006–2009)

- Kepala Densus 88 Antiteror (2009)

- Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2009)

- Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2011–21 Sept 2012)

- Kapolda Papua (2012-2014)

- Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) (2014)

- Kapolda Metro Jaya (2015-2016)

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2016) -

Kapolri (2016-2019)

Penghargaan:

- Adhi Makayasa (1987)

- Bintang Wiyata Cendekia (1996)

- Bintang Seroja (2011)

Keluarga:

- Tri Suswati (isteri)

- Anak: 3

(Tribun-medan.com/Kompas.com)