Dzulmi Eldin Minta Setoran Rp 800 Juta ke Kadis untuk Talangin Uang Liburan Keluarganya ke Jepang

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang meilibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Isya Ansari.

Komisioner KPK Saut Situmorang menjelaskan awal mula tindakan korupsi Dzulmi Eldin.

Beberapa waktu lalu, saat berkunjung ke Jepang dalam rangka kerja sama Sister City dengan Kota Ichikawa di Jepang, Dzulmi Eldin membawa serta istri, dua orang anak dan orang-orang yang tidak terkait dengan perjalanan dinas.

Eldin bahkan memperpanjang masa tinggalnya selama tiga hari di Jepang.

“Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam perjalanan dinas terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan oleh APBD,” kata Saut Situmorang di kantor KPK, Rabu (16/10/2019) malam.

Pihak travel pun meminta biaya perjalanan kepada Dzulmi Eldin.

Dzulmi Eldin selanjutnya menjumpai Kasubag Protokoler Medan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana untuk menutupi pengeluaran nonbudgeter sekitar Rp 800 juta.

SFI membuat target kadis yang akan dimintai termasuk kepala dinas yang ikut ke Jepang.

Kepala Dinas PU Isya Ansari ditargetkan memberi uang Rp 250 juta meskipun tidak ikut dalam perjalanan dinas ke Jepang.

KPK menduga ia diminta uang karena telah diangkat sebagai kepala dinas.

Menurut KPK, Isya Ansari menyetorkan Rp 20 juta setiap bulannya kepada Dzulmi Eldin.

Rabu, 15 Oktober, setelah memastikan adanya transaksi pemberian uang dari Kadis PU ke ajudan Dzulmi Eldin, tim KPK pun bergerak untuk mengamankannya.

Sekitar pukul 20.00 WIB tim mengejar seorang ajudan itu yang diketahui mengambil uang Rp 50 juta di rumah Isya Ansari.

Namun tidak berhasil mengamankan dan ajudan itu malah kabur setelah berusaha menabtrak tim KPK.

Tim kemudian bergerak ke rumah Isya Ansari dan mengamankannya sekitar pukul 21.30 WIB.