INILAH 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI yang Dipimpin Jenderal Bintang Dua

Sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP)...

Editor: Tariden Turnip
PUSPEN TNI
INILAH 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI yang Dipimpin Jenderal Bintang Dua. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melantik tiga Panglima Kogabwilhan, Jumat (27/9/2019) 

INILAH 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang Dipimpin Jenderal Bintang Dua

TRIBUN-MEDAN.COM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan pembentukan 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan sekaligus melantik tiga Panglima Kogabwilhan (Pangkogabwilhan), di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Marsekal Hadi menyampaikan bahwa pembentukan Kogabwilhan merupakan salah satu upaya pembangunan kekuatan TNI sebagai daya tangkal (deterrence effect) terhadap berbagai potensi ancaman.

”Pembentukan Kogabwilhan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A,” katanya seperti dilansir puspen tni.

Panglima TNI menjelaskan bahwa Kogabwilhan merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI, yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI.

“Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra (darat, laut dan udara) dalam merespons ancaman tersebut,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kehadiran ancaman tersebut perlu diantisipasi dan dicermati dalam menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang, sehingga dapat bersifat adaptif.

“Sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI,” terangnya.

Lebih jauh Panglima TNI mengatakan bahwa kedudukan Makogabwilhan telah mempertimbangkan aspek komando dan kendali, strategi dan infrastruktur yang sudah ada saat ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkan kedudukan Makogabwilhan I berada di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Makogabwilhan III berada di Biak, Papua.

”Keberadaan Kogabwilhan tentu telah diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah.

Pemerintah mencanangkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis, membangun dari pinggiran serta menghadirkan negara untuk melindungi seluruh warga negara di seluruh wilayah NKRI,” tutupnya.

Makogabwilhan I berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dipimpin oleh Pankogabwilhan I Laksda TNI Yudo Margono, dengan wilayah :

Darat (Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat dan Banten);

Laut (Perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya);

Udara (Wilayah di atas Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya).

Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur, dipimpin oleh Pangkogabwilhan II Marsda TNI Fadjar Prasetyo, dengan wilayah :

Darat (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT);

Laut (Perairan di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya);

Udara (Wilayah di atas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya).

Makogabwilhan III berada di Biak, Papua, dipimpin oleh Pangkogabwilhan III Mayjen TNI Ganip Warsito dengan wilayah :

Darat (Maluku, Maluku Utara dan Papua);

Laut (Perairan di sekitar Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya);

Udara (Wilayah di atas Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya).

Ini foto-fotonya:

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang berdiri dan luar ruangan

Gambar mungkin berisi: 10 orang, orang berdiri

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan luar ruangan

Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri dan luar ruangan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang diteken Presiden Jokowi, 3 Juli 2019, Komando Utama Operasi TNI:

1. Komando Pertahanan Udara Nasional;

2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;

3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;

4. Komando Pasukan Khusus;

5. Komando Daerah Militer;

6. Komando Armada;

7. Komando Lintas Laut Militer; dan

8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

KOOPSSUS TNI

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Inspektur Upacara meresmikan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (30/7/2019).

Dalam amanatnya, Hadi mengatakan pembentukan Koopssus TNI ini didasari pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Ia mengatakan, secara tegas undang-undang tersebut mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak dan sebagai pemulih.

Hadi menjelaskan, dinamika ancaman asimetris yang terus berkembang, khususnya terorisme global, menuntut kesiapan TNI untuk dapat mengatasinya dengan dilandasi ketentuan dan aturan hukum yang kuat.

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama tigs Kepala Staf Angkatan dan tamu undangan berfoto bersama dengan tamu undangan dan pasukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) di depan Markas Koopsus TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (30/7/2019).
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama tigs Kepala Staf Angkatan dan tamu undangan berfoto bersama dengan tamu undangan dan pasukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) di depan Markas Koopsus TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (30/7/2019). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Usai upacara persemian, Hadi menjelaskan tugas dan fungsi dari Koopsus TNI yang bermarkas di Mabes TNI Cilangkap.

"Tugas fungsi adalah penangkal, penindak, dan pemulih. Penangkalnya di dalamnya adalah survillance, yang isinya intelenjen, 80 persen kita laksanakan adalah survillance atau observasi jarak dekat dan 20 persen penindakan. Sehingga intelijen ada di fungsi penangkalan," kata Hadi.

Terkait dengan penindakan, Hadi mengatakan Koopsus TNI akan berkordinasi dengan Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Kita koordinasi dengan kepolisian dan BNPT sebagai penindak," kata Hadi.

 

Ia mengatakan seluruh personel dari Koopsus TNI berasal dari tiga pasukan elit di tiga matra yakni Satgultor-81, Satbravo-90, dan Denjaka.

Meski begitu, Hadi menjelaskan kemampuan mereka ditingkatkan lagi di tataran Mabes TNI dalam menghadapi ancaman aksi terorisme di darat, laut, dan udara.

"Namun kita tingkatkan lagi di tataran Mabes TNI, karena ancamannya juga berbeda karena ada ancaman dari darat, laut, maupun udara. Sehingga diperlukan interoperabilitas, kesamaan, dan TNI menyiapkan doktrin, kemudian sarana dan prasana untuk kemudian menggerakan pasukan khusus tersebut. Itu yang paling penting," kata Hadi.

Hadi juga menjelaskan komposisi pasukan Koopsus TNI.

"Total personel pendukung 400 orang untuk surveillance dan satu kompi pasukan (seratus orang) penindak," kata Hadi.

Struktur organisasi dari Koopsus tersebut terdiri dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.

Komandan Koopssus TNI dijabat oleh Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya menjabat Dir A Bais TNI.

 

Dalam upacara peresmian Koopsus TNI dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan, penandatangan Pakta Integritas dan pelantikan jabatan Komandan Koopssus TNIserta penandatanganan Naskah Peresmian Kesatuan oleh Panglima TNI, yang disaksikan Kababinkum TNI Mayjen TNI Joko Purnomo dan Komandan POM TNI Mayjen TNI Dedy Iswanto.

Sejumlah pasukan yang terlibat dalam upacara terdiri dari pleton Satkorsik Denma Mabes TNI sebanyak 31 orang, tiga pleton Koopssus TNI, tiga Pleton Kopassus TNI AD, tiga pleton Marinir TNI AL, tiga pleton Paskhas TNI AU, dan tiga pleton Taipur Kostrad TNI AD.

Alutsista yang dikerahkan dalam upacara tersebut yakni 1 unit ATAV, 2 unit Sea Rider, 2 unit Rantis Serbu, 1 unit Mars Tangga dan 1 unit P2 Komando.

Peresmian Koopssus TNI juga dimeriahkan dengan Demontrasi Free Fall yang dilaksanakan dengan dua Run.

Run pertama dilaksanakan oleh enam peterjun dengan payung military dan perlengkapan IPP set pasukan khusus.

Run kedua dilaksanakan oleh penerjun dengan membawa enam bendera lambang-lambang Angkatan yaitu Bendera TNI AD Kartika Eka Paksi, Bendera TNI AL Jalesveva Jayamahe, Bendera TNI AU Tri Dharma Eka Karma, Bendera Koopssus TNI Tricakti Adikari dan Bendera Merah Putih.

(puspen tni)

INILAH 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang Dipimpin Jenderal Bintang Dua

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved