BUMD Pangan Sumut Ditargetkan Terbentuk pada 2020, untuk Tekan Tingkat Inflasi

TRIBUN-MEDAN.com-Koordinasi dan sinergi semua pihak yang terkait sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi. Tindakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dapat menjaga tingkat inflasi di daerah, yang pada akhirnya akan melindungi konsumen dan menjaga kesejahteraan petani sebagai produsen.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera di Ruang Rapat Lantai IX, KPW Bank Indonesia, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (18/9/2019).

Musa sangat mengapresiasi rapat koordinasi TPID se-Sumatera yang digelar di Sumut tersebut. Apalagi Provinsi Sumut menjadi salah satu daerah yang tertinggi tingkat inflasinya, di seluruh Indonesia. "Dengan kegiatan ini, kami dapat mengambil pelajaran untuk pengendalian inflasi yang terjadi di Sumut. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," ucap Wagub.

Musa mengakui Sumut merupakan daerah tertinggi inflasi. Angka inflasi Sumut secara akumulatif Januari-Agustus (ytd) 2019 mencatatkan angka tertinggi se-Indonesia, yaitu 5,40% (ytd), diikuti oleh Sumatera Barat yaitu 3,23% (ytd), dan Riau serta lampung yang sama-sama mencatatkan 3,16% (ytd).

Tingkat inflasi yang tinggi di antara bulan April hingga Juli disumbang oleh inflasi bahan makanan. Pada bulan Juli, inflasi bahan makanan tercatat sebesar 3,29%, dan di Agustus inflasi bahan makanan tercatat sebesar 1,09%. Namun, pada Agustus 2019, tingkat inflasi Sumut tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan 6,47% (yoy). Realisasi ini lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,88% (mtm) dan rata-rata historis Agustus tiga tahun terakhir 0,58% (mtm).

Selain itu kata Musa, Badan usaha milik daerah (BUMD) Pangan Sumut ditargetkan akan direalisasikan pada 2020.

"Targetnya tahun depan BUMD Pangan yang dananya dari APBD itu sudah bisa dilaksanakan setelah disyahkan DPRD yang baru," ucapnya.

Menurut Musa, selain perlunya pengaturan regulasi perdagangan lintas provinsi juga keberadaan BUMD Pangan agar dapat menjaga harga supaya tetap terkendali otomatis akan bisa meredam laju inflasi.

Dikatakannya, BUMD Pangan rampung ini nantinya akan berfungsi untuk memotong mata rantai distribusi pangan yang masih panjang sehingga menyebabkan harga pangan yang sampai ke tangan konsumen menjadi sangat tinggi. Dengan memotong mata rantai distribusi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tingginya harga pangan di Sumut.

Saat ini, komoditas pangan di Sumut masih tinggi terutama komoditi dari sayuran cabe merah yang peningkatannya beberapa waktu yang lalu cukup tinggi di atas rata-rata. Meski kemudian selang beberapa waktu trennya sudah mulai turun.

"Itu juga yang menjadi pembahasan kita tadi kenapa hal ini terjadi sehingga mengakibatkan inflasi meningkat," kata Musa.

Diakuinya, pemasaran perdagangan dari hasil-hasil sayuran yang ada di Sumut tidak saja dijual di wilayah Sumatera Utara tapi juga menyeberang ke provinsi tetangga.

Dari hasil rakor dengan pihak Bank Indonesia dan juga dari pihak pemerintah provinsi se- Sumatera memberikan masukan yang juga akan bisa memberikan solusi ke depan.

"Ke depan kami sarankan perdagangan lintas provinsi itu juga harus ada regulasi yang mengaturnya karena menyangkut hajat hidup ekonomi masyarakat kita," ucap Musa.

Ia mengakui yang namanya perdagangan itu bebas, orang bisa menjual kemana saja karena masih di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan masukan regulasi apa nantinya yang bisa diatur. Tapi yang terpenting adalah adanya regulasi daerah.

Menurutnya selama ini memang dari pemantauan pemerintah itu peran fungsinya tidak sampai ke bawah atau ke pengontrol harga pasar. Untuk itu Pemprovsu sudah mempersiapkan pembentukan BUMD Pangan yang akan direalisasikan pada 2020 mendatang

Keberadaan BUMD pangan ini nantinya bisa membeli hasil-hasil pertanian. Kemudian disimpan dan juga memasarkannya kembali. Dengan cara ini harga pasar itu bisa diikuti.

BUMD Pangan nantinya akan mengikuti pasar dan berperan andil jika selama ini hanya memantau tapi mulai waktu dekat ikut berperan serta. Mudah-mudahan hal ini ke depannya segera menjadi lebih membaik.

"Dengan demikian kita juga bisa menggerakkan dan membangkitkan potensi dari pada pertanian kita. Dengan demikian bisa membangkitkan kesejahteraan bagi para petani yang selama ini harga dari petani rendah, sementara harga di pasar tinggi. Akibatnya petani tidak menikmatinya.

Harapan kita ke depan petani sejahtera harga pasar bisa kita kontrol dan masyarakat juga mendapatkan harga yang lebih baik," jelas Musa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, secara keseluruhan Sumut ini yang membawa inflasi Sumatera secara keseluruhan. Isunya adalah semua produksi pangan di Sumatera itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya itu sendiri.

"Saya kira kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita sepakati dalam diskusi ini. Bagaimana inflasi itu bisa rendah. Kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita sepakati baik jangka panjang maupun jangka pendek," katanya.

Ia menjelaskan inflasi yang tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat akan menurun. Kemudian inflasi yang tinggi juga berdampak pada dunia usaha.

"Makanya kita mengharapkan inflasi itu dapat rendah ataupun stabil, agar korporasi dapat mengambil keputusan yang lebih dengan kondisi investasi yang lebih baik tergantung daerahnya," ucapnya.

Dalam diskusi ini, ia berharap adanya solusi menjaga daya saing dalam perencanaan daerah. Menurut Wiwiek hal ini untuk menjaga agar investor terus dapat masuk untuk berinvestasi. "Menjaga daya saing suatu perencanaan daerah, ini sangat jelas dimana bila suatu harga tinggi akan sulit investor masuk. Makanya kita harus menjaga ini," katanya. (nat/tribun-medan.com)