Irjen Firli Bahuri Ketua KPK Diragukan Penasihat KPK, Tsani: Jadi Seolah Mabes Polri Cabang Kuningan

Tsani menyatakan, Firli Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Baca: SETELAH Irjen Firli Dipilih DPR Jadi Ketua KPK, Saut Situmorang Mundur, Penasihat KPK Ungkap Pesan

Tsani mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan pada tiga peristiwa.

Pertama, pertemuan Irjen Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Firli tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018, sebelum menjadi Deputi Penindakan KPK.

Kedua, Firli melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK Pada 8 Agustus 2018.

Ketiga, Fili pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Firli mengakui bahwa dia bertemu Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang ( TGB) pada 13 Mei 2018. Namun, ia membantah adanya pembicaraan terkait penanganan kasus.

Firli mengaku sudah sejak lama mengenal TGB. Saat ia masih menjabat sebagai Kapolda NTB, anak TGB yang bernama Aza juga telah akrab dengannya.

Baca: SETELAH Irjen Firli Dipilih DPR Jadi Ketua KPK, Saut Situmorang Mundur, Penasihat KPK Ungkap Pesan

Baca: Irjen Firli Bahuri Terpilih, Penasihat KPK Tsani Siap Mundur, Sebut KPK Seolah Mabes Polri Cabang

Kepolisian RI atau Polri menyambut baik dipilihnya Firli sebagai ketua KPK.

Apalagi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigen Dedi Prasetyo, Firli dinilai hasil pilihan Komisi III DPR dalam proses yang akuntabel.

"Polri sangat menghargai kemudian memberikan apresiasi kepada anggota legislatif, DPR RI, yang telah melaksanakan proses penentuan capim KPK secara demokratis, kemudian transparan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). 

"Publik semua bisa melihat, disiarkan secara live, langsung, secara akuntabel dan sesuai dengan kompetensinya," ujarnya.

Menurut Dedi, saat ini hubungan antara institusi kepolisian dengan KPK sangat solid dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi.

"Tentunya saat ini memang hubungan antara Polri dan KPK sudah sangat solid, dalam hal penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi, juga hubungan sangat baik sekali," ujarnya.