Michelle Bachelet Komisioner HAM PBB Angkat Bicara soal Kerusuhan Papua, Kapolri Ungkap Fakta Ini

#Michelle Bachelet Komisioner HAM PBB Angkat Bicara soal Kerusuhan Papua, Kapolri Ungkap Fakta Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Akhirnya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN OHCHR), Michelle Bachelet, angkat bicara soal kerusuhan di Papua.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2019), Michelle Bachelet menyatakan prihatin atas meningkatnya kekerasan di Papua dan Papua Barat dalam dua minggu terakhir, yang menyebabkan kematian beberapa demonstran dan personel keamanan.

Michelle Bachelet mengatakan bahwa peningkatan kekerasan itu adalah "bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang di Indonesia".

"Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam ... saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," ujar Michelle Bachelet seperti dikutip dari bbc indonesia.

Michelle Bachelet mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memulihkan layanan internet yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan.

Michelle Bachelet menyatakan, "Saya prihatin tentang adanya laporan yang menyebut kelompok nasionalis juga terlibat secara aktif dalam kekerasan itu."

"Aktivis HAM, mahasiswa dan jurnalis mendapat intimidasi dan ancaman yang semestinya justru harus dilindungi," tulis Michelle Bachelet.

Michelle Bachelet juga mengapresiasi apa sudah diserukan oleh Presiden Joko Widodo dan pejabat Indonesia lainnya mengenai rasisme dan diskriminasi, masalah yang sudah lama terjadi di Papua, dan seruan adanya dialog dan ketenangan.

"Saya mencatat bahwa beberapa penahanan sudah dilakukan dan beberapa anggota militer sudah dibebastugaskan untuk sementara," kata Michelle Bachelet.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, polisi sudah mengetahui siapa saja pelaku di balik penyebaran hoaks dan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pada pertengahan hingga akhir Agustus 2019.

Selain itu, Tito juga mengatakan bahwa Polri sudah mengetahui maksud dan tujuan para pembuat kerusuhan tersebut.

Menurut Kapolri, kerusuhan tersebut sengaja diciptakan menjelang Rapat Komisi Hak Asasi Manusia ( HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCHR).

Selain itu, kerusuhan sengaja dibuat menjelang Sidang Umum PBB.

"Benny Wenda main, mereka mau kejar tanggal 9 itu ada rapat Komisi HAM PBB.

Kemudian, tanggal 29 ada Sidang Umum PBB," ujar Tito di Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019).

Menurut Tito, aksi kerusuhan sengaja dibuat agar isu Papua dibahas dalam berbagai forum internasional yang membahas soal HAM.

Tito menyebutkan setidaknya ada dua organisasi yang bertanggung jawab di balik penyebaran hoaks dan kerusuhan di Papua.

Masing-masing yakni, United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat ( KNPB).

ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat merupakan organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Organisasi tersebut dipimpin oleh Benny Wenda.

Tiga Polisi Kena Panah di Deiyai Naik Pangkat Luar Biasa

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019).

Kedatangan Tito tersebut untuk menjenguk 3 personelnya yang terluka saat bertugas di Kabupaten Deiyai dan Jayawijaya.

Ketiga personel tersebut adalah Bripka Dedy Taime (20) yang mengalami luka panah di bagian leher.

Kemudian, Bripda Rifki (19) yang terkena panah di tangan kiri.

Dedy dan Rifki terluka saat terjadi kerusuhan di Deiyai, Papua, pada 28 Agustus 2019.

Sementara, seorang personel polisi lainnya adalah Ipda Iwan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membesuk Bripda Rifki (19) yang mengalami luka panah di bagian tangan, di RS. Bhayangkara Jayapura, Papua. Bripka Rifki merupakan salah satu dari 4 personel kepolisian yang terluka saat terjadi kerusuhan di kabupaten Deiyai, pada 28 Agustus 2019(KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI)

Dia tertembak di paha kiri saat terjadi kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pasar Jibama, Kabupaten Jayawijaya.

"Bukan hanya atensi yang telah diberikan sesuai hak-hak, termasuk asuransi dan tanggungan biaya kesehatan oleh Polri, tapi juga saya memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada mereka, agar semangat mereka tetap tinggi dan semangat teman-teman yang lain juga tetap tinggi," ujar Tito.

Tito menegaskan bahwa selurruh anggota kepolisian harus tetap dapat melayani dan mengayomi masyarakat, meski ada beberapa rekannya yang menjadi korban kekerasan.

Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah berada di Jayapura sejak 3 September 2019.

Sesuai agenda, mereka akan beraktivitas di Papua hingga 7 September 2019.

Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI di Papua untuk merespons gejolak yang tengah terjadi di Papua dan Papua Barat.

Kerusuhan yang terjadi diawali demo dan unjuk rasa terkait perlakuan diskriminatif yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Pada19 Agustus 2019, aksi protes yang berujung kerusuhan terjadi di Sorong dan Manokwari, Papua Barat.

Kemudian, di hari yang sama, aksi protes juga berlangsung di Jayapura.

Kemudian pada 21 Agustus 2019, aksi protes yang berujung pada tindakan anarkisme juga terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Mimika, Papua.

Massa aksi protes melakukan pelemparan batu ke arah bangunan dan aparat kepolisian.

Lalu pada 28 Agustus 2019, aksi protes yang kemudian berujung pada kerusuhan terjadi di Kabupaten Deiyai.

Dalam peristiwa tersebut, 1 personel TNI gugur, 2 lainnya terluka dan 4 personel kepolisian juga terluka.

Sementara, kepolisian menyebut ada 4 orang dari massa aksi yang ditemukan tewas.

Sehari setelahnya, kerusuhan pecah di Kota Jayapura.

Massa melakukan pembakaran dan perusakan terhadap gedung perkantoran, toko-toko, hingga kendaraan yang berada di pinggir jalan.

#Michelle Bachelet Komisioner HAM PBB Angkat Bicara soal Kerusuhan Papua, Kapolri Ungkap Fakta Ini

Artikel ini dikompilasi dari BBC NEWS INDONESIA BERJUDUL: Papua: Kapolri buka pintu dialog dengan OPM asal 'tak ada permintaan yang berlebihan' dari kompas.com dengan judul "Kapolri: Kerusuhan Papua Disiapkan Jelang Rapat Komisi HAM dan Sidang Umum PBB", Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Luar Biasa 3 Polisi yang Terluka Tembak dan Panah",