Tokoh Muda Batak Minta Gubernur Edy Selesaikan Masalah Stunting Ketimbang Lempar Wacana Wisata Halal

Tokoh Muda Batak Minta Gubernur Edy Selesaikan Masalah Stunting Ketimbang Lempar Wacana Wisata Halal

TRIBUN-MEDAN.com-Tokoh Muda Batak Minta Gubernur Edy Selesaikan Masalah Stunting Ketimbang Lempar Wacana Wisata Halal.

Banyak pihak ikut mengomentari wacana menyajikan wisata halal yang dihembuskan Gubernur Sumatera Utara(Sumut).

Hal itu pun menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menentang wacana tersebut.

Menanggapi hal itu, tokoh muda berdarah Batak, Martin Manurung menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik.

"Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan jadi problematik," kata Martin Manurung, Selasa (3/9/2019).

Martin menuturkan, lebih baik pembahasan terkait wisata halal dilakukan dalam rapat tertutup bersama kepala daerah sekawasan dan tokoh masyarakat atau diskusi.

Dalam diskusi itu, juga harus dibahas bagaimana menata kawasan Danau Toba menjadi lebih baik serta kebersihan lebih bagus.

 Baca: Remaja Meninggal Dunia di Hari Lahirnya karena Dirudakpaksa 4 Temannya saat Pesta Ulang Tahun

Baca: Bukannya Bayar Utang 30 Juta, Saiful Malah Memperkosa hingga Alat Vital Perempuan Ini Terluka

Baca: Ketua DPD Perindo Sayang Mandabayan Bawa 1.500 Bintang Kejora, Diduga untuk Aksi Demo Hari Ini

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II Naik Mulai 1 Januari 2020, Kelas III Masih Ditunda

Kemudian kelengkapan-kelengkapan lain, seperti rumah makan yang ditambah. Misalnya rumah makan nasional (rumah makan tidak menjual daging babi). Karena sebenarnya, sudah banyak rumah makan nasional di kawasan toba.

Hal-hal seperti itu tidak usah dibawa ke dalam ranah publik dalam wacana diskusi terbuka. Istilah wisata halal itu saja sudah menjadi hal yang problematik.

"Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu? Kan tidak ada," katanya.

Baca: Sosok 2 Jenderal TNI Asli Putra Papua yang Jadi Pangdam, Ada Dua Alasan Utama di Baliknya

Baca: Promosikan Seni dan Budaya Melalui Festival Multi Etnis Kota Medan 2019

Terkait keyakinan, lanjut Martin  merupakan urusan masing-masing dengan Tuhan-nya. Jika dibawa ke ranah publik, yang ada semua orang memperdebatkan.

"Jadinya identitas dan bisa menimbulkan gesekan. Kita ini sudah cukup bergesekan. Sudah ada soal Papua," sebutnya.

"Sampai sekarang Bapak Presiden Joko Widodo juga harus menyelesaikannya dengan tuntas. Jangan ditambah-tambah lagi persoalan bangsa ini," sambungnya.