Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba

Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.com- Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba.

Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri, Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba dan Paguyuban Marga Batak Kampus Unika Santo Thomas, menggeruduk Kantor BPODT di Jalan Pattimura, Kota Medan, Senin (2/9/2019).

Dalam aksi itu, massa membawa beberapa spanduk yang bertuliskan di antaranya 'Danau Toba tidak butuh label halal', usir TPL, AFN Allegrindo, 'Jangan usir persaudaraan kami' dan NKRI harga mati, Batak harga Diri dan Babi harga Kali.

Koordinator aksi, Rico Nainggolan mengatakan bahwa BPODT pernah membuat kerjasama dengan kementrian perhubungan soal pelebaran landasan udara yang ada di Silangit dan maskapai.

Sekarang BPODT punya konsep dan tawaran apa tidak, bagaimana caranya menanggulangi dugaan kerusakan yang dilakukan oleh TPL, Aquafarm Nusantara dan Allegrindo dan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kerusakan dikawasan Danau Toba.

"BPODT ini sebenarnya punya program kerja enggak untuk dijalankan, yang sudah hampir berjalan tiga tahun di kawasan Danau Toba. Karena kita belum merasakan dampak yang signifikan terhadap kehadiran BPODT," kata Rico di depan Kantor BPODT, Senin (2/9/2019).

Baca: Gunakan Sajam dan Pistol Mainan saat Beraksi, Curanmor Jalanan Rinaldi dan Angga Ditembak Polisi

Baca: John Chardon Tawarkan Harga Gono Gini Rp 35 Miliar hingga Biayai Perselingkuhan Novy Chaedon

Baca: Tak bisa Lagi Bermain Bola karena Kaki Retak, Bupati Taput Nikson Nababan Pilih Urus Batak United

"Terhadap gubernur kita ingin meminta klarifikasi maksud dari pernyataannya soal wisata halal dan tim pengkaji tentang penataan wilayah keramba jaring apung (KJA) dan pemotongan hewan berkaki empat," sambungnya.

Rico meminta Pemerintah provinsi Sumut sudah memiliki dinas pariwisata, silahkan dinas pariwisata yang digenjot bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan budaya lokal masyarakat.

Soal KJA, lanjut Rico pemerintah Sumut memiliki dinas lingkungan hidup. Silahkan konsep apa yang dimiliki dinas lingkungan hidup untuk mencegah hal tersebut.

Baca: Bocah Usia 7 Tahun Cabuli Tetangganya (4 Tahun), Mengaku Sering Nonton Video di Handphone

Baca: Awang Meninggal setelah Diserang 200 Ekor Lebah, Sempat Dirawat 4 Hari di Rumah Sakit karena Kritis

Baca: Calon Pengantin Pria Ternyata Wanita Bikin Syok Keluarga, Terbongkar Saat Curiga & Periksa ke Bidan

Pria yang menggunakan ulos ini mengaku, bahwa pada 1 Februari 2019 Pemprovsu sudah mengeluarkan surat teguran kepada Aquafarm Nusantara dan diberi tenggat waktu sampai 180 hari sampai 1 Agustus 2019. Tapi mulai 1 Agustus 2019 sampai sekarang tidak ada terdengar hasil dari teguran itu.

"Kita mau klarifikasi sebenarnya, bagaimana komitmennya apa pak gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial dan budayanya sehingga mencanangkan wisata halal itu. Karena wisata halal sangat sensitif dan bisa memicu konflik yang berbeda suku dan agama dan lainnya," bebernya.

Baca: Kepada Polisi, Mama Muda Mengaku Dapat Bisikan Gaib hingga Tikam Bayinya Sendiri (3 Bulan)

"Kami merasa ini atau jangan-jangan gubernur sengaja membuat isu itu untuk mengkotak-kotakkan masyarakat daerah atau memang tidak ada konsep untuk mengembangkan pariwisata," sambungnya.

Rico menjelaskan konsep wisata halal di khawatirkan bisa memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Pihaknya sebagai masyarakat lokal disana yang mayoritas beragama Kristen, suku Batak dan mengkonsumsi babi, menilai konsep wisata halal dan penataan untuk memotong hewan berkaki empat masih tabu.

Baca: Dinas Pariwisata Gandeng TikTok Indonesia Promosikan Wisata Medan

"Kami tidak pernah memotong hewan berkaki empat di tempat umum. Jadi saya pikir itu sedikit melanggar UU 1945 pasal 32 A yang menyatakan negara atau pemerintah menjamin dan mengembangkan budaya itu sebagai identitas di mata dunia dan kearifan lokal," tegasnya.

"Kita jelas menolak konsep wisata halal karena jika ini yang digadang-gadang dan dikaji terus. takutnya akan menimbulkan perpecahan," pungkas Rico.

Sebelumnya, soal wacana wisata halal, Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Fitriyus mengatakan bahwa ada salah tafsir soal  penjelasan pak gubernur.

Ada rekan-rekan dari luar menilai pernyataan yang dilontarkan gubernur Sumut mau buat wisata syariah dan halal.

Baca: Inilah Pengakuan Mardi (45) yang Spontan Membunuh Eko (15), Anaknya yang Masih Duduk di Bangku SMP

"Terkadang kalau kita tidak tahu istilah dan tujuan serta untuk apa sih yang dikatakan halal itu, seolah  tujuannya jadi berbeda. Sehingga apa yang diinformasikan gubernur seolah semua mau diislamkan, dan tidak boleh memasak masakan yang lain," kata Fitriyus, Sabtu (31/8/2019).

Sementara itu, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Ria Nofida Telaumbanua mengatakan bahwa gubernur punya wacana  pembangunan prioritas di Sumut No 5 adalah pariwisata. Itu sejalan dengan prioritas nasional.

Karena Presiden menyampaikan ingin menjadi kawasan Danau Toba sebagai Bali kedua. Jadi bukan hanya kabupaten dan provinsi, tapi nasional juga ikut membantu bagaimana untuk pembangunan kawasan Danau Toba kedepan. Supaya benar-benar menjadi destinasi pariwisata yang membanggakan.

"Ada tiga konsep pariwisata yang harus disiapkan. Atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Atraksi di Danau Toba sudah hebat. Ada mulai dari budaya, alam, ulos dan flora fauna. Dari segi atraksi itu sudah memenuhi. Kedua dari amenitas, pengunjung harus dibuat nyaman. Seperti ada restoran. Kan lucu kalau kita datang ke tempat wisata tidak ada tempat makan. Toilet umum dan rest area dan tempat ibadah. Karena kita membawa value ke Danau Toba. Sebab pengunjung dari semua agama, baik muslim dan non muslim serta agama lain. Ini salah satu hal yang harus dipersiapkan dengan matang," kata Ria Nofida.

"Tempat juga patut disediakan, supaya memudahkan pengunjung untuk beribadah. Misalnya ada wisatawan dia muslim. Jadi tidak ada menyinggung apapun. Jadi yang dipikirkan Pak Gubernur itu luar biasa sebenarnya. Supaya kita bisa menghandle wisatawan yang dari negara muslim dan non muslim," sambungnya.

Ria Nofida mencontohkan, misalnya ada wisatawan vegetarian. Itu tentu membutuhkan tempat restoran yang khusus vegetarian.

Nah itu tentu harus diimbau kepada masyarakat disana, kalau ada restoran vegetarian tentu akan memudahkan dan membuat nyaman wisatawan yang memakan makanan khusus  vegetarian.

Untuk aksesibilitas, apakah gampang menuju Danau Toba. Nah, hal ini tentu harus dipikirkan. Salah satu akses gampang ke Danau Toba itu adalah membuat Jalan Tol.

Yang tadinya 4 jam akses kesana dan sekarang telah berkurang 1,5 jam. Lalu membuat Bandara Silangit, yang tentunya memudahkan wisatawan.

"Itu akan kita terapkan di program yang akan datang. Mari kita buat di daerah yang tidak ada pola itu menjadi ada. Seperti akses jalan setapak dan kebersihan, sehingga membuat nyaman. Termasuk tempat ibadah yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah setempat. Karena mereka tentu lebih bijaksana menyediakan konsep tersebut. Hal itu yang disampaikan gubernur dan tidak lebih," tuturnya.

Menambahi pernyataan Kadis Pariwisata, Fitriyus mengatakan bahwa target untuk menjadikan pariwisata Danau Toba jadi destinasi dunia, bukan hanya dari satu agama.

Kalau boleh jujur direct yang paling banyak, direct penerbangan dari negara Malaysia ke Danau Toba.

"Kami terakhir empat bulan yang lalu, justru mohon maaf. Inilah salah satu kendala. Wisatawan itu bilang, mereka terkendala tempat ibadah. Tentu akan sangat dibutuhkan tur gaet, yang mengingatkan waktu ibadah serta ibadah. Karena dimana-mana pasti seperti itu," ujarnya.

Seperti di Pineng ada penjual makanan yang muslim dan halal, dan seperti di Thailand, kata halal bukan bermaksud mengislamkan. Justru untuk memberikan kemudahan kepada siapapun yang datang.

Fitriyus mencontohkan, bahwa beberapa waktu yang lalu ia pergi ke suatu tempat di Kota Medan. Tempatnya bagus dan layak untuk menjadi referensi.

Namun, karena saat ingin menjalankan ibadah salat tidak ada Musala di tempat tersebut, Fitriyus lalu menjadi tidak nyaman. Karena Musalanya tidak ada.

"Kalau seandainya itu ada tempat salat, tentu saya akan merekomendasikan tempat itu. Tapi karena tidak ada tempat untuk menjalankan ibadah, estetika yang dimiliki menjadi kurang," sebutnya.

Fitriyus menjelaskan bahwa hal itulah yang mungkin melatarbelakangi gubernur berniat untuk membuat tempat wisata ada label (halal), agar memudahkan dan membuat wisatawan menjadi nyaman saat berkunjung, sehingga kedepan Danau Toba bisa menjadi destinasi dunia. Bukan dikotomi semua nanti di daerah tersebut harus diislamkan, bukan seperti itu.

"Saya pribadi mengakui agak susah memang untuk mencari makanan halal disana. Padahal turis luar dari negeri Jiran Malaysia dan Singapura yang banyak datang," jelas Fitriyus.

(mak/tribun-medan.com )