Prabowo Aja Oke, Eh Malah Fadli Zon Nyinyir Mobil Esemka Gak Jadi, Apalagi Pindah Ibu Kota?

TRIBUN-MEDAN.com - WAKIL Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi.

Fadli Zon mengatakan, rencana pemindahan ibu kota tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat.

"Menurut saya sih secara pribadi, saya tidak melihat ada timing yang tepat sekarang ini untuk memindahkan ibu kota," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Ia mengatakan, pemindahan ibu kota dicanangkan saat permasalahan dasar belum tuntas, mulai dari masalah BPJS, kebutuhan pokok atau pangan, dan masalah energi.

"Kok kita mau nambah buat persoalan gitu? Jadi ya tidak tepat timingnya," ujarnya.

Fadli Zon menilai pemindahan ibu kota bisa dilakukan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8 persen.

Pembangunan ibu kota, menurutnya, baru bisa dilakukan saat fundamental ekonomi Indonesia kuat.

"Tapi sekarang kita masih terseok-seok, dan apalagi di situasi ekonomi global seperti sekarang."

"Menurut saya ini nanti nih Presiden nanti ujungnya cuma jadi angan-angan aja gitu loh."

"Seperti Esemka, diomongin enggak jadi. Mobil Esemka saja enggak jadi, apalagi pemindahan ibu kota nanti 2020-2024," tuturnya.

Idealnya, menurut Fadli Zon, kajian pemindahan ibu kotadil‎akukan 10 sampai 15 tahun.

Sehingga, pemindahan ibu kota tidak menimbulkan masalah baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat mengumumkan lokasi ibu kota baru negara, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019):

Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara.

Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden Pertama RI Sukarno.

Dan sebagai bangsa besar, Indonesia belum menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Banyak pertanyaan kenapa Ibu kota harus pindah.

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Dan juga airport, bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.

Dan, pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pindah ke Pulau Jawa.

Kemudian ada yang tanya pendanaan.

Perlu kami sampaikan total kebutuhan ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Nantinya 19% akan berasal dari APBN, itu pun terutama skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Kenapa urgent sekarang? Kita tidak terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang makin berat.

Kemacetan, polusi udara dan air yang harus ditangani.

Ini bukan salah Pemprov DKI, tapi besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia dan pada Jakarta.

Kesenjangan ekonomi antara luar Jawa dan Jawa meskipun sejak 2001 dilakukan otonomi daerah.

Pemerintah telah lakukan kajian mendalam, dan kita intensifkan studi dalam tiga tahun terakhir.

Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanagara Provinsi Kalimatan Timur.

Kenapa di Kaltim?

1. Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung berapi, dan tanah longsor.

2. Berada di tengah-tengah Indonesia.

3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

4. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

5. Tersedia lahan 180 ribu hektare.

Pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah kurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa.

Karena, selain itu pemerintah akan bangun industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan dan dikembangkan bisnis, keuangan, menjadi skala regional dan global.

Rencana Pemprov lakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp 571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR.

Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah kirim surat kepada DPR dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemerintah akan siapkan Rancangan Undang-undangnya untuk disampaikan kepada DPR. (Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fadli Zon: Mobil Esemka Saja Enggak Jadi, Apalagi Pemindahan Ibu Kota?