Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan

Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan

Editor: Salomo Tarigan
Tribunnews.com/Nurmuliarekso Purnomo
Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan 

Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan

TRIBUN-MEDAN.COM - Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan.

//

Ekonom senior Emil Salim mengaku sedih mendengar usulan Bappenas.

Baca: 5 Fakta tentang Putra Dian Sastro yang Sempat Terkena Autisme, Begini Perjuangannya untuk Sembuh

Baca: WHATSAPP TERKINI: Cara Menyadap Whatsapp (WA) Pasangan, Gak Ketahuan Pantau Seseorang di Mana Saja

Maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti.
Maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti. (Kolase Tribunkaltim.co)

Ini menyangkut soal pemindahan ibu kota yang disinyalir mampu memeratakan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Indonesia Sentris.

Emil mengatakan, usalan Bappenas yang menjadi langkah pengambilan kebijakan Presiden RI Joko Widodo, keliru.

"Di sini kita ingin bilang kepada teman-teman kita di Bappenas, keliru cara berpikirnya itu. Yang kesian ya presiden, yang memikul dampaknya.

Kenapa bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali mendengarnya," kata Emil Salim dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca: WHATSAPP TERKINI: Cara Menyadap Whatsapp (WA) Pasangan, Gak Ketahuan Pantau Seseorang di Mana Saja

Alih-alih memindahkan ibu kota baru, Emil menyarankan untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM).

Pasalnya, semua negara maju di Asia seperti Jepang, China, dan Korea Selatan terus membangun SDM untuk menjadikan negaranya maju.

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). (Biro pers setpres)

Terlebih, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang kedepannya belum tentu terjadi lagi. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri pun lebih banyak ketimbang negara berpenduduk lebih sedikit, seperti Vietnam dan Malaysia.

Baca: WHATSAPP TERKINI: Cara Menyadap Whatsapp (WA) Pasangan, Gak Ketahuan Pantau Seseorang di Mana Saja

"Coba kita belajar dari Jepang, Korea Selatan, RRC. Semua negara ini di Asia, mulanya tertinggal dengan negara Barat. Sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus kita contoh sehingga menghasilkan problem resolve, bukan pindah ibu kota," jelas pria yang pernah jadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).

Baca: Kasus Bakar Polisi Terbaru - 5 Orang Ditetapkan Jadi tersangka, Terancam 9 Tahun Penjara

"Kalau kita lihat sejarah bangsa maju karena human resources, kenapa kita tidak tempuh jalur ke sana? Nah itu yang saya tidak mengerti," tambah dia.

Emil menuturkan, pindahnya ibu kota tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta, seperi banjir, kurang air bersih, dan macet.

Baca: Selain Tanggal Expired, 5 Ciri-ciri Obat Kedaluwarsa Perlu Anda Ketahui, Cek Kemasan Sebelum Membeli

"Kalau itu persoalannya, persoalan itu kita pecahkan, jangan lari ke tempat lain. Lantas kalau kau pindah ke tempat lain gimana? Betul-betul, saya ingin tahu apa logikanya Bappenas, lalu kita diskusikan.

Karena Pak Jokowi tentu mempertimbangkan hal ini berdasarkan masukkan dari para ahli. Yang saya duga, adalah pendapat para ahli itu," pungkas Emil.

Baru Alternatif

Menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil soal pemindahan ibu kota baru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan daerah yang disebut itu baru alternatif.

Baca: SETELAH Viral Video Bully SMA 4 Prabumulih, Kepala Sekolah (Kepsek) dan Kapolres Angkat Bicara

Baca: MOTOGP 2019: Hasil Kualifikasi MotoGP, Duel Seru: Marc Marquez Posisi 1, Valentino Rossi Posisi 2

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal mengatakan, keputusan resmi tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat ini masih dalam kajian, kemarin (pernyataan) Menteri ATR itu alternatif, fixed nya kami masih tunggu pak presiden," kata Akmal di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Sehingga, lanjut Akmal, pemerintah pusat belum secara resmi menetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara yang baru.

Baca: SIARAN LANGSUNG: Link live Streaming MotoGP Inggris, Jadwal MotoGP Hari Ini, Jorge Lorenzo Mengaspal

Yang sudah ditetapkan baru sebatas pulaunya saja.

"Belum ada penetapan teritorial otonom, tapi pulau sudah," ujar Akmal.

Katanya, sebelum menentukan kepastian lokasi Ibu Kota Negara baru, banyak tahapan yang harus dilalui lebih dulu.

Seperti penyusunan master plan, kalkulasi besaran biaya, kelembagaan, otoritas pemerintahan dan hal dengan sifat teknis lainnya.

"Banyak tahapan lokasi dilakukan, bahan, master plan, kalkulasi, besaran biaya, kelembagaannya, otoritas pemerintah dan berbagai teknis lain," ungkap dia.

Pernyataan Sofyan Djalil

Menteri ART/Kepala BPN Sofyan Djalil (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)
Menteri ATR, Sofyan Djalil memang mengatakan, lokasi ibu kota negara yang baru berada di Kalimantan Timur.

Namun, Sofyan Djalil masih mengunci rapat lokasi tepat ibu kota baru itu karena

Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi tersebut.

"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

Baca: SIARAN LANGSUNG: Link live Streaming MotoGP Inggris, Jadwal MotoGP Hari Ini, Jorge Lorenzo Mengaspal

"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.

Dibantah JokowiBelum ada setengah hari, pernyataan Sofyan Djalil soal ibu kota baru itu dibantah Jokowi.

Jokowi dan Kementerian Pertanian.
Jokowi dan Kementerian Pertanian. (dok. Kementerian Pertanian)

Jokowi masih menunggu beberapa kajian sebelum memutuskan di mana lokasi ibu kota baru.

Sayang, mantan Wali Kota Solo itu enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. 
Menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Pemerintah baru sebatas menentukan, ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

Ada dua daerah yang hingga saat ini menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Baca: TERUNGKAP FOTO Oknum Anggota TNI, Dituding Pemicu Rasis hingga Tragedi Papua,Respons Kodam Brawijaya

Baca: WHATSAPP TERKINI: Cara Menyadap Whatsapp (WA) Pasangan, Gak Ketahuan Pantau Seseorang di Mana Saja

Baca: HOTMAN PARIS TERKINI: Tantangan Baru Farhat Abbas Adu Bukti Laporan Asusila, Minta Hotman Bertobat

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com dan Kompas.com

Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved