Detik-detik Rapidin Simbolon 'Ngamuk', Adukan Penebangan Pohon kepada Menteri Luhut Pandjaitan

TRIBUN-MEDAN.COM - Beredar video Bupati Samosir Rapidin Simbolon 'ngamuk' dalam sebuah rapat.

Terdengar dari rekaman, rapat membahas penebangan hutan di sekiar Danau Toba yang turut dihadiri Kapolres Samosir.

Rapidin sepertinya kesal dengan lambatnya proses hukum terkait pelaku penebangan yang diduga ilegal, termasuk pengamanan alat berat yang digunakan untuk menebang hutan.

"Ini apasih, kok datang bawa alat berat dan supirnya lari kita diam saja? Saya minta kemarin, kita tanda tangan semua, supaya alat berat dipindah ke depan polres kalau tidak ada tempat, di depan rumah saya juga gak apa-apa," ucap Rapidin.

Rekaman tersebut tak menjelaskan hutan mana yang dimaksud Rapidin dan Kapolres, hingga siapa pihak yang terlibat dalam penebangan hutan.

Rapidin menegaskan akan melakukan apapun untuk menjaga kelestarian hutan di sekitar Danau Toba.

Ia bahkan sudah melaporkan penebangan hutan ke Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsat Pandjaitan.

"Apapun akan saya lakukan demi kawasan Danau Toba ini. Kita bicara penyelamatan Danau Toba, ini kawasan strategi pariwisata nasional. Tadi pagi sudah saya lempar (kirim) foto-foto ke Pak Luhut," sambungnya.

Tonton videonya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Kepala KPH Dolok Sanggul Bantah Penebangan Penyebab Banjir Bandang, Rapidin: Mereka tak Jujur

Penggundulan Hutan Masif di Samosir, Rapidin Simbolon: Siapa Pun Pelakunya Sikat Habis

Terancam Banjir Bandang

Sejumlah wilayah di Kabupaten Samosir, marak penggundulan hutan hingga mengakibatkan bencana.

Sisa-sisa penebangan, seperti di Desa Partungko Naginjang, terdapat material kayu yang sudah diolah akibat pembabatan liar, Senin (20/5/2019).

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon yang telah terjun langsung ke lokasi penebangan Sabtu, 18 Mei 2018 lalu mengaku geram menemukan penebangan.

Dikatakan Rapidin, penebangan tersebut tidak memiliki ijin yang jelas serta telah mengakibatkan bencana, seperti yang terjadi baru-baru ini.

"Saya geram melihat pengrusakan ini, dan saya menduga ini tidak mempunyai ijin lingkungan. Ini harus ditindak tegas, siapa pun pelakunya baik aparat di pemerintahan saya sikat habis," ujar Rapidin.

Rapidin mengatakan, banjir bandang baru-baru ini yang meluluhlantakkan perkampungan hingga menewaskan Tiaman Situmorang (65) di Desa Buntu Mauli, Ranccang Bosi Kecamatan Sitio-tio diyakini kuat, satu dampak penebangan yang baru saja ditemukan.

Padahal, hutan yang dibabat itu merupakan tumbuhan alam yang menyangga Kawasan Danau Toba. Sedangkan wilayah dibawahnya merupakan pemukiman warga.

Terkait hal itu, Rapidin menegaskan agar kasus tersebut ditangani Polres Samosir tanpa pandang bulu.

Rapidin yang mengaku menjadi pelapor meyampaikan, agar polisi berpihak kepada kelestarian lingkungan.

"Saya minta tolong kepada aparat polisi, ijin lingkungan tidak ada dan saya sebagai Bupati bersama Gakkum siap menandatangani, mohonlahlah berpihak kepada lingkungan," pintanya.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon, melalui Kasat Reskrim Polres Sampsir AKP Jonser Banjarnahor meminta Polri mengamankan alat berat dan barang bukti lainnya.

"Baik Pak Bupati," ucap AKP Jonser Banjarnahor, Sabtu lalu.

Menanggapi hal ini, Dana Prima Tarigan, Direktur Wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Sumatera menilai penebangan hutan tersebut pembiaran yang selama ini berulang.

"Penebangan hutan di samosir itu bisa dikatakan dilakukan terang-terangan, dan bukan rahasia umum lagi. Jadi, di kita bingung jika berita ini muncul kepermukaan setelah Gakkum KLHk memaparkan kondisi di lapangan," sebut Dana.

Dana beranggapan, mustahil pemerintah daerah dan aparat keamanan tidak mengetahui praktik penebangan.

Pembiaran yang dianggap Dana membuat masyarakat di sekitar Danau Toba terancam akibat zona penyangga dirusak.

Disebutnya, keadaan ini harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan.

Baik penebangan legal atau ilegal dampaknya sama-sama bencana.

Dana mengapresiasi tindakan insfeksi mendadak yang dilakukan Bupati Samosir.

Dalam hal ini, Dana menegaskan agar aparat keamanan segera mengungkap kasus tersebut secata transparan demi menghindari hancurnya hutan penyangga Danau Toba, khususnya Samosir.

"Kita apresiasi sikap bupati, tapi kita juga akan kawal apakah benar apa yang disampaikan bupati Samosir dilaksanakan atau tidak. Aparat keamanan juga harus tegas dan mengungkap kasus ini secara transparan, jika tidak cepat atau lambat daerah samosir akan hancur yerkena bencana ekologis dan semua akan cuci tangan," pungkasnya. (*)