Isu Lintah dan Limbah Buat DPRD Prihatin, Ini Komentarnya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - Anggota DPRD Komisi A Provinsi Sumatera Utara Richard Sidabutar turut prihatin dengan adanya temuan sejenis lintah dan pencemaran air limbah perusahaan di Kawasaan Danau Toba.

Dia berharap Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut mau pun BLH Pemkab Simalungun agar menyikapinya dan melakukan tindakan cepat.

Baca: Sinabung Golf Resmi Bergabung dengan PGI

Pembiaran kasus ini disbutnya jelas merugikan masyarakat, pemerintah setempat dan Pemerintah pusat.

Jumlah wisatawan yang berkunjung akan menurun, mengganggu atau menunda program pemerintah pusat di bawah intruksi Presiden Ir Joko Widodo kawasan Danau Toba ( KDT) sebagai Monaco of Asia yang telah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional.

"Prihatin lah atas informasi adanya lintah di KDT. Untuk membuktikan informasi awal ini ada baiknya pemerintah provinsi bersama kabupaten menyikapi secara serius agar tidak menjadi berita yang simpang siur di tengah masyarakat. Bila perlu segera lakukan uji laboratorium apakah itu binatang lintah atau tidak," kata Richard Sidabutar melalui telepon selulernya, Selasa (21/2/2017) siang.

Danau Toba yang terus dipromosikan sebagai Monaco of Asia perlu diapresiasi, apalagi pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan strategis terhadap kawasan Danau Toba.

Baca: Peduli Kesehatan, Tanoto Foundation Kucurkan Rp 2,3 Miliar

Baca: Sebongkah Tanah Simbol Pemindahan Makam Tan Malaka dari Kediri ke Lima Puluh Kota Sumbar

Di mana Presiden Ir Joko Widodo mengeluarkan kebijakan KDT sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah, menetapkan tata ruang khusus KDT, menetapkan geopark KDT, menetapkan KDT sebagai salah satu dari 10 tujuan pariwisata nasional, dan menetapkan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BODT).

"Sangat diapresiasi program instruksi presiden Joko Widodo pada saat mengikuti Festival Danau Toba dengan menetapkan Kawasan Danau Toba, menetapkan Kaldera Toba sebagai pengembangan ekonomi wilayah serta menetapkan BOD" ujarnya.

Saat inu Pemprov Sumut melalui Unit Pelayan Teknis yang ada di Parapat diminta untuk menguji kualitas air disekitar KDT.

Terutama di lokasi-lokasi yang menjadi zona budidaya ikan tawar yang dikelola badan swasta asing/nasional mau pun perorangan.

"Untuk mengatasi kawasan danau Toba yang dicemari lintah, kita mendorong Unit pelayanan Teknis BLH di Parapat untuk lebih proaktif serta melakukan pemeriksaan kualitas (baku mutu) air Danau Toba secara periodik," ungkapnya.