Oknum Komisi A DPRD Sumut Diduga Jadi Broker Calon

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pelaksanaan fit dan profer tes calon komisioner yang berlangsung pada 16-17 Februari 2012 sudah selesai,  hanya tinggal menunggu hasil fit dan profer tes, namun anehnya dilakukan secara tertutup.

Proses uji publik calon komisioner tersebut dilakukan kanggota Komisi A DPRD Sumut yang berjumlah 17 orang di gedung DPRD Sumut.

Saat ini proses penetapan calon komisioner berlangsung a lot. Apalagi muncul isu setiap partai jagokan calon dan melakukan konsolidasi dengan partai lainnya. Namun dibalik itu semua ternyata rumor dan isu politik uang mewarnai arena pencalonan. Bahkan oknum komisioner memasang tarif dari puluhan juta hingga puluhan juta.

Hal ini dibenarkan seorang calon berinisial. TPS, yang ditawarkan untuk masuk menjadi komisioner harus berani membayar Rp 10 juta per anggota komisi.

"Keluarga saya melobi rekannya satu fraksi yang berada di komisi A agar saya bisa dibantu. Dengan enteng oknum komisi A tersebut mengatakan harus berani bayar 10 juta peranggota"ungkapnya.

Penelusuran Trribun mendapatkan kalau seluruh anggota komisi A melakukan rapat di Paladium Sabtu, (18/2/2012). Rapat membahas nama-nama calon yang diunggulkan. Rapat simulasi yang diperoleh Tribun menunjukkan semua calon yang muuncul banyak yang bermasalah dan menjadi sorotan publik. Seperti salah satu incumben yang sampai saat ini masih bermasalah hukum.

Selain itu, oknum anggota komisi A be rinisial S dan A menjadi broker para calon dan beruupaya menelepon calon untuk dijadikan sejumlah uang yang mencapai puluhan juta. Diperoleh data kalau oknum ini telah menggaet beberpa calon yang sudah menyetor uang dan ada yang. Sudah memberi uang muka sebelum uji publik.

"Kami mendapat data oknum a dan S membawa amplop berisi uang puluhan juta dan menyerahkannya kepada petinggi komisi A,"lanjut TPS.

Sementara itu, anggota Komisi A, Syamsul hilal menyatakan keheranannya saat dilakukan fit dan profer tes baru diberikan bahannya.

"Patutlah saya heran beberapa jam menjelang uji fit kita baru dikasih bahan. Saya protes dan marah saat itu. Tternyata benar ada yang aneh. Kalau semua data yang didapat itu adalah perilaku oknum. Seharusnya fraksinya melakukan penertiban,"katanya.

Selanjutnya syamsdsul menyatakan keheranannya karena nilai rangking dari hasil tim seleksi tidak menjadi pedoman.

"Ini preseden buruk dan saya percaya ada oknum yang bermain, ltegasnya.

Ketua IJTI Sumut, Eddy Irianto menyatakan keprihatinannya dengan kondisi ini. Organisasinya yangv yergabung dalam KPID Watch berencana akan menindaklanjuti temuan salah satu calon dan akan melakukan aksi ke DPRD Sumut.

"Kami akan tindak lanjuti temuan oknum komisi A menjadi broker untuk menjadikan calon dengan sejumlah uang. Apalagi oknum S dan A ini dikenal dikalangan DPRD Sumut merupakan "pemain". Kita akan melakukan aksi menolak calon yang bermasalah,' lkatanya tegas.

Penjaringan calon komisioner KPID Sukut periode ketiga ini sangat sarat dengan rumor politik uang.

(bbg/tribun-medan.com)