Momen Eks Pj Bupati Langkat Lari saat Hendak Diwawancarai Wartawan Soal Dugaan Korupsi Smartboard

Terlebih, Faisal Hasrimy saat itu sebagai Pj Bupati Langkat yang menganggarkan, merencanakan dan merealisasikan proyek smartboard di tengah kondisi sekolah banyak ditemukan tidak layak. 

Sayangnya, Kejari Langkat tidak pernah periksa Faisal Hasrimy saat dalam proses penyelidikan hingga penyidikan. 

"Apabila terlibat, segera tetapkan (Faisal) tersangka. Masyarakat pun sedang menanti kasus besar yang ditangani Kejari Langkat ini," ucap Rahim.

Proyek smartboard untuk SMP menguras anggaran Rp 17,9 miliar dan SD sebesar Rp32 miliar, yang diduga tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga mengandung indikasi pengkondisian sejak awal. Berikut kronologi mencurigakan:

- P-APBD disahkan: 5 September 2024

- RUP ditayangkan: 10 September 2024

- Pembuatan kontrak dan serah terima: 11–23 September 2024

- Pembayaran 100 persen: Per 23 September 2024

Jumlah total unit: 312 unit (200 SD, 112 SMP)

Hal ini mengindikasikan proyek sudah disiapkan sebelum pengesahan anggaran dan memperkuat dugaan adanya rekayasa dalam proses pengadaan. 

Produk yang digunakan dalam proyek ini adalah ViewSonic/Viewboard VS18472 75 inch, dengan harga satuan mencapai Rp158 juta dan biaya pengiriman tambahan sebesar Rp620 juta.

Pengadaan dilakukan melalui dua perusahaan penyedia, yaitu: PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Global Harapan Nawasena. 

Kedua perusahaan diduga hanya sebagai agen/reseller dari produk yang berada di bawah lisensi PT Galva Technologies.

(cr23/tribun-medan.com)