Kantor DPRD Kota Binjai Dikepung Massa, Ada Lantunan Sholawat Iringi hingga Tuntutan

"Mengingatkan Wali Kota Binjai atas pemberlakuan PMK 85/2024 yang terbukti tidak pro rakyat. Membentuk satgas retribusi parkir dengan melibatkan rakyat, mahasiswa, dan pemuda sebagai bentuk pengawasan nyata terhadap kebocoran PAD," kata Rahmad. 

"Mengultimatum DPRD Kota Binjai untuk lebih tegas dalam menjalankan pengawasan, jika tidak DPRD sama aja telah berkhianat kepada rakyat Kota Binjai khususnya," sambungnya. 

Dengan ini Rahmad menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah gerakan moral mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat. 

Ketua DPRD Binjai, Gusuartini Br Surbakti yang hadir-hadir di tengah-tengah massa aksi, menerima segala aspirasi dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat. 

"Di sini memang tempat menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Kami juga meminta selama menggelar aksi jangan ada ribut-ribut, dan jangan anarkis," ujar Gusuartini. 

Lanjut Gusuartini, DPRD Kota Binjai mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang dialami salahseorang Ojek Online (Ojol) yang meninggal dunia saat aksi yang terjadi di Jakarta. 

"Terhadap somasi yang seperti disampaikan, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Dan buk sekwan catat ini apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa," kata Gusuartini. 

"Kami akan kawal sepenuhnya. Termasuk kami akan panggil wali kota soal PMK 85/2024 yang tidak pro rakyat," tutupnya. 

Usai mendengar jawaban Ketua DPRD Kota Binjai, massa aksi pun melakukan pembakaran ban. 

Terakhir mahasiswa dan masyarakat membubarkan diri dengan kondusif.

(cr23/tribun-medan.com)