Seratusan Buruh Se-Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD, Berikut 15 Tuntutannya 

"Aksi kami damai, dan kami baru saja selesai rapat persiapan aksi, semoga Pak Gubsu dan Instansi terkait lainnya di Sumut dapat merealisasikan tuntutan kami nantinya," jelasnya.

Sebelumnya,  Pantauan Tribun Medan,  masing-masing perwakilan  seratusan buruh yang tergabung dalam beberapa organisasi buruh se-Sumut ini satu per satu  maju membawa tuntutannya masing-masing.

Selain itu sejumlah buruh juga terlihat membawa poster yang berisikan menagih janji pemerintah. 

"Hapus pajak pesangon, Pak Bobby kami buruh Sumut berikan upah layak  dan rumah layak,agar Gubsu Bobby realisasikan perumahan layak bagi buruh, Hapus outsourcing, tolak upah murah, stop PHK, bentuk Satgas PHK," tulisan dalam poster tersebut. 
Mereka juga menyanyikan lagu untuk menghapuskan outsourcing dan menolak upah murah.

"Tolak-tolak,  tolak outsourcing tolak outsourcing sekarang juga. Tolak-tolak, tolak upah murah sekarang juga," teriak. 

Mereka pun mengeluhkan adanya pajak gaji dan pesangon oleh pihaknya.  

"Pesangon, gaji, dan uang jaminan hari tua di pajak saka negara. Kalau di PHK  kita dapat itu,  tapi dipajak, jahat apa baik. Negara kita jahat kawan-kawan," jelasnya. 

Para buruh juga menyinggung soal  gaji anggota DPR yang cukup melukai hati Masyarakat.

"Pejabat kita banyak onani. Onani itu memuaskan diri sendiri ya bukan negatif. Mereka hanya memuaskan diri sendiri tidak untuk rakyat. Tunjangan perumahannya Rp 50 juta, gilak gak," ucapnya. 

Selang berapa lama, salah satu anggota DPRD  Sumut dari F PKS  Abdul Rahim Siregar menemui para massa. 
Dalam pertemuan itu, Abdul mengatakan, dari aspirasi 15 tuntutan itu akan dibahas oleh pihak DPRD sumut.

"Saya mewakili kawan-kawan DPRD Sumut  mengapresiasi teman-teman dalam aksi hari ini. Dari 15 tuntutan ini menunjukkan masih banyak yang harus direvisi dari kinerja kami dan pemerintah," tuturnya.

Untuk itu, kata Abdul,  atas 15 tuntutan ini pihaknya mengakui masih kurang baiknya sistem dan SDM  pemerintahannya. 

"Masih kurang baiknya sistem dan SDK pemerintahannya. Atas hal ini, negeri membutuhkan integritas bukan hanya omon-omon saja. 15 aspirasi ini sesuai arahan kawan-kawan akan kita diskusikan di dalam gedung DPRD," jelasnya.

Usai menyampaikan aspirasi,  sejumlah buruh pun  memasuki  gedung DPRD Sumut untuk membahas 15 tuntutan itu.
Setelah melakukan  pertemuan dengan DPRD,  aksi unjuk rasa itupun dinyatakan selesai. Namun tak dirinci para buruh hasil dari pertemuan itu. 

Hingga saat berita ini diterbitkan,  aksi unjuk rasa para buruh telah selesai.  Dimana jalan Imam Bonjol kembali dibuka.