19.668 Unit BSPS Dialokasikan di Sumatera Utara, Menteri PKP Tinjau Langsung Calon Penerima di Toba

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui alokasi besar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 19.668 unit BSPS disiapkan pada Tahun Anggaran 2026. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung meninjau calon penerima bantuan di Kabupaten Toba.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, sekaligus berdialog dengan masyarakat. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, turut disosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Di Kabupaten Toba, terdapat 46 unit rumah yang diusulkan sebagai calon penerima BSPS. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Balige sebanyak 20 unit, Kecamatan Porsea 14 unit, dan Kecamatan Bonatua Lunasi 12 unit. Verifikasi langsung di lapangan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.

Secara keseluruhan, alokasi BSPS di Sumatera Utara tahun 2026 terdiri dari 8.825 unit untuk wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Distribusi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjangkau berbagai karakter wilayah, termasuk daerah terpencil dan pesisir.

Menteri PKP menegaskan bahwa setiap anggaran negara yang digunakan dalam program ini harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya. "Masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti videokan dan foto serta laporkan segera ke kementerian PKP"ujar menteri PKP. 

Pelaksanaan program BSPS di Sumatera Utara direncanakan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak huni, sehat, dan aman.

Secara nasional, program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, sebagai langkah percepatan penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)