Bupati Toba Hadiri Rapat Koordinasi di Medan, Harap Perhatian Pemerintah Pusat untuk Daerahnya

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Konektivitas Internet Guna Pemerataan Akses Digital di Provinsi Sumatera Utara. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa pada Rabu, 24 September 2025.  

​Rapat ini dipimpin oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agus Pandu Purnama, S.Sos, M.I.P.. Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta asosiasi dan industri telekomunikasi.  

​
​Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Ahmad Fadli, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan infrastruktur digital. Menurutnya, sekitar 21 persen wilayah Sumatera Utara belum terjangkau layanan internet. Terdapat 451 desa di provinsi ini yang belum bisa menikmati sinyal internet berkualitas 4G. Guna mengatasi permasalahan ini, Pemprovsu meluncurkan program digitalisasi pelayanan publik cepat dan akan melaksanakan program internet gratis di ruang-ruang publik.

​Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agus Pandu Purnama, menyatakan bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi yang strategis di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Namun, banyak wilayah pesisir, pedalaman, serta kepulauan seperti Nias dan Pulau Batu, masih menghadapi keterbatasan akses internet yang menghambat kemajuan daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital sangat penting, dan Kemenko Polkam berperan penting dalam mempercepat digitalisasi.
​

​Dalam sesi diskusi, Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menyampaikan bahwa beberapa permasalahan terkait pemerataan internet sudah berulang kali diangkat, namun selalu terbentur alasan dari pemerintah pusat.
​"Ada 8 dari 16 kecamatan di Toba yang masih banyak titik blank spot," ujar Effendi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah tersebut sangat membutuhkan jaringan internet untuk memasarkan komoditas pertanian dan perkebunan mereka.

​Bupati Toba berharap agar pertemuan ini dapat menghasilkan solusi nyata dan meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Toba dan Kabupaten Nias, mengingat kondisi mereka yang membutuhkan atensi penuh. "Semoga apa yang kita sampaikan di pertemuan ini mendapat titik terangnya," pungkasnya.

​Bupati Toba menghadiri acara ini sebagai perwakilan dari salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan serius dalam pemerataan akses digital. Ia berharap kehadirannya dapat memberikan dorongan bagi percepatan pembangunan infrastruktur internet di daerahnya.(*)