Sumut Terkni

Warga Tapteng Demo Teriak Tak Dapat Bantuan Banjir: Anak Menangis Kelaparan

Menurut massa, warga korban banjir sangat membutuhkan kedua bantuan itu, sebab kondisi rakyat sekarang sungguh melarat.

Penulis: Azis Husein Hasibuan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/Azis Husein Hasibuan
UNJUK RASA - Massa berunjuk rasa di depan DPRD Tapanuli Tengah, Senin (20/4/2026). Mereka meminta kejelasan soal data bantuan banjir yang hingga kini belum tuntas. 

TRIBUN-MEDAN.COM, PANDAN- Hampir seratusan massa berunjuk rasa meminta kejelasan bantuan pascabencana di depan DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (20/4/2026).

Massa berorasi terkait pendataan korban banjir yang hingga kini belum tuntas. Termasuk dana tunggu hunian (DTH) dan jaminan hidup (jadup).

Menurut massa, warga korban banjir sangat membutuhkan kedua bantuan itu, sebab kondisi rakyat sekarang sungguh melarat.

"Anaknya menangis kelaparan, minta uang jajan. Bagaimana meminta uang jajan, uang di kantong pun sudah ludes," ujar orator aksi dari Cendekia Muslim Indonesia Riski Pane.

Begitu juga yang disampaikan Lasna Zega, warga korban banjir dari Pagaran Onas, Badiri.

Ia mengaku rumahnya sudah rusak akibat banjir dan kini berada di hunian sementara (huntara) Pinangsori.

"Kami datang ke DPRD ini untuk menagih janji para dewan. Bantu kami. Dulu bapak-bapak datang ke kami meminta dipilih. Sekarang kami datang ke sini memohon bantuan bapak," ujarnya.

Anggiat Marito menjelaskan aksi mereka di DPRD Tapteng merupakan aksi damai. Massa hanya menuntut pendataan korban banjir yang hingga lima bulan lamanya belum juga tuntas.

"Bahwa setelah bencana kami tidak pernah dipedulikan. Saya pribadi juga merasakan yang namanya memakan beras bercampur lumpur," ujarnya.

Permasalah lain juga diungkapkannya dalam orasi ini. Yakni, sumber air bersih sejak lima bulan pascabencana yang rasanya hingga kini masih menjadi persoalan.

"Kami belum pernah merasakan yang namanya air bersih yang layak dikonsumsi," katanya.

Adapun tuntutan massa di depan DPRD Tapteng meminta agar melakukan evaluasi dan verifikasi ulang data rumah rusak serta penyesuaian bantuan sesuai tingkat kerusakan ringan sedang dan berat.

Mereka juga mendesak transparansi penuh terhadap pengelolaan bantuan tunai sebesar kurang lebih kurang lebih Rp 18 miliar termasuk daftar penerima dan alokasi anggaran.

"Kami juga mendesak Pemkab Tapteng untuk segera melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh guna mencegah terjadinya banjir berulang dan hingga saat ini masih sering terjadi," pungkasnya.

(ase/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved