Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Pemaparan Inovasi Unggulan Digitalisasi Penelitian RKA-K/L

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan pemaparan inovasi digitalisasi penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) melalui Zoom Meeting, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan digitalisasi administrasi pemerintahan, khususnya dalam proses penyusunan, penelitian, dan reviu RKA-K/L di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tersebut diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan pelaksana yang terlibat langsung dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran. Pemaparan dilakukan secara daring oleh tim dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk kolaborasi dan berbagi praktik baik antarunit kerja.

Dalam pemaparannya, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menjelaskan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses administrasi RKA-K/L.

Baca juga: Kawal Perlindungan Hak Anak, Kanwil Kementerian Hukum Sumut Ikuti Sidang PIPA Sumatera Utara

Digitalisasi ini mencakup pengelolaan dokumen secara terintegrasi, percepatan proses penelitian dan reviu anggaran, serta peningkatan akurasi dan transparansi data perencanaan.

Inovasi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut pelayanan cepat, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Selain itu, penerapan sistem digital dalam pengelolaan RKA-K/L dinilai sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus didorong oleh Kementerian Hukum.

Kegiatan pemaparan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta menyampaikan berbagai masukan serta ketertarikan untuk mengadopsi inovasi yang telah dipaparkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antar kantor wilayah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis digital di lingkungan Kementerian Hukum. (*)