Akademisi Sambut Positif Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Beberkan Pentingnya Kenaikan Lifting Migas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pakar energi Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, M.A., Ph.D., menyebut kebijakan pemerintah melegalkan puluhan ribu sumur minyak rakyat merupakan langkah strategis yang berdampak langsung pada peningkatan lifting migas nasional dan memperkuat ketahanan energi. 

Legalisasi sekitar 45 ribu sumur rakyat yang sebelumnya berstatus ilegal menjadi legal, kata Warjio, membuka jalan bagi optimalisasi produksi minyak dari tingkat akar rumput.

Menurutnya, legalisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja lebih aman dan produktif sambil meningkatkan kontribusi terhadap produksi nasional. 

"Karena, satu, masyarakat tenang melaksanakan itu karena dilegalisasi oleh pemerintah. Bahkan mungkin bisa saja difasilitasi, dan itu akan menumbuhkan spirit. Kalau selama ini mungkin takut-takut atau merasa seolah-olah tidak bisa mendapatkan pekerjaan tambang dengan tenang," ujarnya, Selasa (11/11/2025). 

Warjio menyebut sumur rakyat bakal memberikan dampak signifikan terhadap angka lifting nasional.

Sebab satu sumur bisa menghasilkan 1-2 barel minyak per hari. 

Jika ini tercatat secara resmi, maka akan ada tambahan lifting hingga 90 ribu barel dari sumur minyak rakyat. 

Selain menambah kontribusi lifting, kebijakan ini juga dinilai dapat memperbaiki tata kelola dan keselamatan dalam pengolahan lifting minyak rakyat. 

Warjio menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan negara, khususnya Pertamina, membuat kegiatan ini lebih aman dan transparan. 

Menurut Warjio, pengalaman dan regulasi yang dimiliki Pertamina dapat meningkatkan keselamatan operasi sumur rakyat sekaligus menguatkan hubungan negara–masyarakat dalam sektor energi. 

“Kalau sudah berkaitan dengan pemerintah, tentu pemerintah kan biasanya tidak main-main,” tegasnya.

Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin, menyoroti bahwa peningkatan lifting minyak memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas fiskal. 

Ia mengingatkan bahwa impor energi merupakan salah satu beban terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia. 

Peningkatan lifting dari dalam negeri, kata dia, berarti penghematan devisa secara signifikan.

Gunawan berpendapat peningkatan lifting minyak sebagai kunci mengurangi ketergantungan impor energi. 

Ia menyebut setiap barel yang dihasilkan di dalam negeri secara langsung berkontribusi pada penguatan rupiah dan kesehatan fiskal.

"Jadi memang ke depan itu lifting minyak punya posisi strategis dalam mengurangi kebutuhan energi kita dari kebutuhan minyak dari luar. Itu yang perlu ditanamkan ke masyarakat. 

Jadi lifting minyak itu penting karena memang salah satu kebutuhan impor yang paling besar itu disumbang dari impor energi," ujar Gunawan. 

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari USU Fredick Broven Ekayanta, menilai kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola minyak rakyat merupakan bagian dari upaya reformasi struktural di sektor energi. 

Ia menilai pendekatan legalisasi justru mempersempit ruang “pemburu rente” dan memperbesar peran masyarakat dalam pembangunan energi nasional.

Fredick mengingatkan bahwa penyimpangan tata kelola sektor energi kerap membuka ruang bagi mafia dan kelompok kepentingan. 

Sehingga ia menekankan perlunya keberanian politik untuk membasmi pihak-pihak tersebut. 

“Tata kelola itu maunya perilaku-perilaku korup dibereskan. Negara harus membereskan, meskipun enggak gampang karena akan berhadapan dengan mafia besar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melegalkan sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah memasang target lifting migas untuk tahun 2025 adalah 605 ribu barel minyak per hari (bph) dan 5.628 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi.

Hingga Juni 2025, realisasi lifting minyak sudah mencapai 608 ribu bph atau telah melampaui target, sementara realisasi gas bumi masih sebesar 5.483 MMSCFD.

Para akademisi pun sepakat capaian ini menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan energi nasional di tahun-tahun berikutnya. 

Pemerintah menegaskan bahwa agenda swasembada energi bukan sekadar target jangka pendek, tetapi visi jangka panjang menuju Indonesia sebagai negara maju dan mandiri energi. 

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan