Anggaran Pemkab Pakpak Bharat Tahun 2026 akan Dipotong 60 M, Dampak Efisiensi dari Pemerintah Pusat

TRIBUN-MEDAN.com, PAKPAK BHARAT - Kabupaten Pakpak Bharat ikut terdampak dari pemotongan dana transfer oleh Kementrian Keuangan.

Pemotongan itu berdampak pada jumlah APBD Pakpak Bharat pada tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pakpak Bharat, Jalan Berutu mengatakan, pengurangan anggaran untuk di tahun 2026 sebesar Rp 60 Miliyar.

Jumlah itu terus berkurang sejak tahun 2024 lalu, dimana anggaran untuk tahun 2025 dipotong mencapai Rp 118 Miliyar.

"Mungkin kalau istilah pemotongan dana transfer dari Kemenkeu kurang tepat, menurut kami yang lebih tepat adalah pengurangan atau efisiensi dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 Pemkab Pakpak Bharat mendapat pengurangan APBD sekitar 118 miliyar rupiah. Dan dari perhitungan pengurangan tersebut untuk tahun 2026 masih mengalami pengurangan APBD sekitar 60 miliyar, " ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Jumat (10/10/2025).

Alhasil, jumlah anggaran di Kabupaten Pakpak Bharat sejak tahun 2024 sudah dipangkas mencapai Rp 178 Miliyar.

"Artinya jika dibandingkan dari APBD 2024 mengalami pengurangan ( efisiensi ) oleh pusat sekitar 178 miliyar, " jelasnya.

Akibatnya, pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat menjadi terhambat, sehingga sulit untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kalau ditanya akibatnya, tentu daerah seperti Pakpak Bharat yang PAD-nya kecil tentu sulit untuk mewujudkan visi misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab Pakpak Bharat. Dan yang paling terdampak adalah pembangunan, " tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menilai perlu untuk memperhatikan kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil.

"Tadi juga kan kami bersama para gubernur ke Kemenkeu tentang hal tersebut, tadi kita hanya memberi informasi dampak dari pemotongan ini mungkin untuk di provinsinya berimbas ada, tapi untuk kabupaten-kabupaten yang kecil itu yang kasihan, seperti kita di Nias ataupun di daerah lain yang PAD-nya kecil, daerah afirmasi kalau bisa lebih diperhatikan lah," ucap Bobby Nasution, Selasa (7/10/2025).

Anggaran untuk Pemprovsu sendiri dipotong hingga Rp1,1 triliun di tahun depan. Angka itu dinilai memang berimbas, tapi lebih terasa bagi kabupaten yang memiliki PAD kecil.

"Rp 1,1 triliun," bebernya.

Dengan pemotongan anggaran itu, Bobby akan tetap fokus memprioritaskan lima program unggulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyarankan supaya kepala daerah untuk mengubah RPJMD guna menyiasati pemotongan anggaran.

"Kita prioritaskan dulu lima program, dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD," pungkasnya.

(Cr7/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan