Soal Tuntutan 17+8, Gubsu Bobby: Jadi Bahan Pembelajaran 

TRIBUN-MEDAN.COM- Gubernur Sumut Bobby Nasution, merespon soal tuntutan 17+8 yang dilayangkan mahasiswa seluruh Indonesia beberapa minggu belakangan.

Menurut Bobby Nasution, tuntutan 17+8 itu sebagai bentuk pembelajaran bagi pemerintah dan DPRD Sumut. 

Bobby Nasution menjelaskan, dirinya belum membaca dan mempelajari tuntutan 17+8 secara rinci.

"Soal 17 +8 saya belum membaca secara detail. Tetapi ini jadi bahan pembelajaran Pemda ataupun Pemko," jelasnya, Rabu (10/9/2025).

Dikatakannya, dari tuntutan 17+8 itu kebanyakan untuk pemerintah pusat bukan untuk pemerintah daerah.

"Tuntutan 17+8 ini membaca secara detail tidak ada yang langsung ke Pemda. Tidak ada secara menyeluruh ke Pemda. Tetapi tetap ini jadi pelajaran," ucapnya.

Diketahui, Tuntutan ini bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat'. Angka 17+8 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus.

Tuntutan itu muncul setelah diskusi online yang dilakukan beberapa pengaruh seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Dalopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati Malaka, dan Andhyta F Utami.

Mereka merangkum tuntutan dari berbagai organisasi dan suara rakyat yang kemudian menghasilkan "17+8 Tuntutan Rakyat". 

Tuntutan ini berasal dari berbagai organisasi seperti YLBHI yang menghimpun aspirasi dari 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Selain dari organisasi, mereka juga memasukkan tuntutan demo buruh pada 28 Agustus 2025 dan 12 tuntutan rakyat menuju reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org.

Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah '17+8 Tuntutan Rakyat'. Kemudian, '17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu-8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.

Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu.

Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketum parpol, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. 

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan