Kawal Aksi GMNI, Polres Padangsidimpuan Terapkan Pengamanan Humanis

TRIBUN-MEDAN.COM, Padangsidimpuan-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Padangsidimpuan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD setempat, Rabu (3/9/2025), dengan mengangkat isu nasional dan lokal. Aksi ini dikawal secara ketat namun humanis oleh jajaran Polres Padangsidimpuan.

Aksi dimulai sekitar pukul 14.40 WIB. Massa bergerak dari Alaman Bolak menuju Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan dengan berjalan kaki sambil menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya: percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, desakan reformasi di tubuh Polri, hingga penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR.

Koordinator aksi, Pahmi Yahya Damanik, menegaskan bahwa GMNI ingin DPR kembali menjadi lembaga representatif rakyat, bukan sekadar simbol formalitas kekuasaan. “Kami menuntut agar DPR lebih peka terhadap jeritan rakyat, bukan sibuk memperkaya diri,” tegas Pahmi dalam orasinya.

GMNI juga menyoroti sikap represif aparat dalam beberapa kasus unjuk rasa sebelumnya. Mereka meminta agar Polri kembali ke jati dirinya sebagai pelindung masyarakat, bukan tameng bagi kepentingan elite. Tuntutan lokal juga disuarakan, termasuk desakan agar DPRD segera mendorong pembangunan saluran irigasi di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang telah mengganggu aktivitas pertanian warga.

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, turun langsung menemui massa bersama sejumlah anggota dewan. Ia mengapresiasi sikap damai para mahasiswa dan berkomitmen untuk meneruskan tuntutan mereka ke DPR RI.

“Khusus untuk masalah irigasi, kami akan kawal bersama Pemkot dan Pemprov agar segera ada realisasi. Ini adalah kebutuhan mendesak bagi petani,” ujar Sri Fitrah.

Aksi ditutup sekitar pukul 15.50 WIB dengan penyerahan naskah tuntutan yang ditandatangani oleh pihak DPRD, sebagai bentuk kesepakatan moral.

 Sebanyak 63 personel Polres Padangsidimpuan diterjunkan untuk mengamankan aksi tersebut. Ps. Kabagops Polres Padangsidimpuan, AKP Toni Hutapea, sebelum aksi dimulai, memberi arahan khusus kepada anggota agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Kita amankan dengan kepala dingin. Jangan terprovokasi dan tetap jaga marwah institusi. Mahasiswa adalah mitra kritis, bukan musuh,” ujarnya.

Berbekal koordinasi yang solid dan pendekatan komunikasi yang baik, aksi berjalan damai dan tanpa insiden. Langkah ini menjadi contoh penanganan aksi massa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak menyampaikan pendapat.(Jun-tribun-medan.com).