Kawal Aksi Mahasiswa, Polres Padangsidimpuan Terapkan Pengamanan Humanis

TRIBUN-MEDAN.com, PADANGSIDIMPUAN — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Padangsidimpuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (3/9/2025).

Aksi yang berlangsung damai ini menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, reformasi internal Polri, serta sejumlah isu penting lainnya yang dianggap krusial bagi rakyat.

Aksi yang dikoordinatori oleh Pahmi Yahya Damanik selaku Ketua Cabang GMNI dimulai sekitar pukul 14.40 WIB. Massa bergerak dari Alaman Bolak menuju Kantor DPRD dengan berjalan kaki (long march), dikawal oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan.

Setibanya di lokasi, massa GMNI langsung menyampaikan orasi. Selain menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, mereka juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memecat anggota DPR yang membuat pernyataan provokatif. GMNI menekankan agar DPR memprioritaskan aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog terkait isu kenaikan tunjangan DPR.

Terkait isu kepolisian, massa GMNI menuntut reformasi di tubuh Polri agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebagai “tameng para pejabat.” Mereka juga mendesak Polri untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap demonstran serta memproses hukum secara transparan oknum yang melakukan kekerasan.

Tuntutan lokal pun disuarakan, yakni desakan kepada DPRD agar mendorong pembangunan saluran irigasi yang dinilai telah melumpuhkan perekonomian petani di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Baca juga: Satresnarkoba Polres Tanah Karo Tangkap Petani Bawa Ganja di Tigapanah

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh Nasution, S.Ak., bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya, menemui langsung massa aksi. Dalam tanggapannya, Sri Fitrah mengapresiasi aksi damai GMNI dan berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi mereka kepada DPR RI.

Khusus mengenai masalah irigasi, Ketua DPRD menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mengawasi langsung Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaiannya.

Aksi ditutup dengan penyerahan naskah tuntutan yang ditandatangani Ketua DPRD sebagai bentuk kesepakatan. Massa GMNI kemudian melakukan foto bersama dengan perwakilan DPRD sebelum membubarkan diri sekitar pukul 15.50 WIB.

Selama aksi berlangsung, pengamanan dilakukan oleh 63 personel Polres Padangsidimpuan. Sebelum dimulai, Ps. Kabag Ops Polres Padangsidimpuan AKP Toni Hutapea menekankan kepada seluruh personel untuk bertindak humanis dan menghindari tindakan kekerasan.

Ia juga menginstruksikan agar personel tetap waspada terhadap potensi penyusupan atau provokasi dari pihak luar. Berkat koordinasi yang baik, aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai hingga selesai. (*)