Bangkitkan Kemandirian Petani di Nisel, Ketua DPD PDIP Sumut: Nias Harus Meninggalkan Kemiskinan

TRIBUN-MEDAN.COM, NISEL-Di bawah langit mendung Teluk Dalam, langkah Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon MM tampak mantap menapaki tanah berlumpur, Sabtu (11/10/2025). 

Anggota Komisi XIII DPR RI itu datang bukan membawa janji, tapi semangat: membangkitkan kembali kemandirian petani di Nias Selatan.

Didampingi Ketua DPRD Ketua DPRD Nias Selatan Elisati Halawa, S.T dan Bupati Nias Selatan Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, serta Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Penyabar Nakhe, pertemuan sederhana dengan petani itu dihadiri 11 kepala desa dan warga akar rumput.

Mereka menyambut Rapidin dengan antusias sebuah simbol kepercayaan yang tumbuh dari kesetiaan pada perjuangan marhaen.

“Kami berharap pembangunan ekonomi di Nisel benar-benar berpihak pada petani,” ujar Penyabar Nakhe. “Kedaulatan pangan harus menjadi prioritas, sebab suplai beras dan pangan di Nias masih jauh dari cukup.”

Bupati Nisel menegaskan bahwa daerahnya kini tengah berupaya membangkitkan pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

“Setiap desa kami dorong membuka lahan minimal satu juta hektar untuk pertanian. Masyarakat sudah mulai bergerak,” katanya.

Namun ia juga mengakui, sepuluh tahun terakhir, pertanian Nisel mengalami kemunduran akibat teknologi yang tertinggal dan cara tanam yang masih tradisional. “Dulu kita masih bisa kirim beras ke Sibolga, sekarang tidak lagi,” keluhnya.

Dalam kunjungannya, Rapidin Simbolon menegaskan komitmen PDIP untuk hadir di tengah rakyat, khususnya petani kecil. Ia menyalurkan benih jagung Pioner-32 sebagai stimulan produksi, dengan perhitungan satu ton benih mampu menggarap lahan 20 hektare dan menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp20 miliar.

“Jagung ini memang tidak banyak, tapi ini perangsang semangat. Saya datang bukan membawa proyek, tapi membawa harapan,” kata Rapidin, suaranya tegas di hadapan petani yang berdesakan di bawah tenda.

Ia menyoroti ketergantungan Nias terhadap pasokan logistik dari daratan.

“Bayangkan kalau kapal penyeberangan dari Sibolga terganggu, Nias akan krisis pangan. Karena itu, solusinya jelas bangun ketahanan pangan dari dalam,” ujarnya.

Rapidin mendorong pemerintah daerah agar tidak menunggu bantuan pusat.

“Kalau perlu, beli atau pinjam alat berat untuk membuka lahan baru. Setiap desa minimal tiga hektar, ada 461 desa berarti butuh 40 alat berat. Jangan tunggu APBN. Negara sedang defisit, tapi rakyat tak boleh berhenti bekerja,” katanya.

Ia menutup dengan pesan yang menggugah “Jangan bermimpi Nias jadi destinasi wisata besar kalau perut rakyatnya masih lapar. Kuatkan dulu fondasi ekonomi rakyat. Setelah itu, pariwisata dan kemaritiman akan tumbuh alami dari kemandirian itu,"pesannya.(Jun-tribun-medan.com).