Alasan TNI Ungkap Kekhawatiran soal Film Pesta Babi: Konten Tidak Melalui Sensor Resmi

TRIBUN-MEDAN.com - Kontroversi film dokumenter Pesta Babi terus memantik perhatian publik.

Setelah sebelumnya menuai polemik terkait pemutaran nonton bareng di sejumlah daerah, kini giliran Kodam XVII/Cenderawasih yang angkat bicara mengenai rencana pemutaran film tersebut di beberapa wilayah Papua.

Pihak Kodam menilai, pemutaran film yang belum mengantongi sertifikasi resmi berpotensi memunculkan persoalan baru di tengah situasi sosial Papua yang dinilai harus tetap dijaga kondusif.

Kodam Ingatkan Aturan Sensor Film

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Tri Purwanto, menegaskan bahwa setiap karya film yang diputar untuk publik wajib mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Menurutnya, sebuah film harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film sebelum dipertontonkan secara luas kepada masyarakat.

Ia menyebut film Pesta Babi hingga kini belum memiliki sertifikasi resmi tersebut. Karena itu, pemutaran di ruang publik dinilai tidak tepat dilakukan.

“Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” katanya di Kota Jayapura, Sabtu (16/5/2026).

Dinilai Bisa Memicu Kesalahpahaman di Tengah Masyarakat

Kapendam juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial di Papua, terutama saat berbagai program pembangunan pemerintah sedang berjalan.

Menurutnya, penyebaran narasi visual yang dianggap tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari pihak berwenang berpotensi memunculkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” imbuhnya.

Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan publik mengenai isi film Pesta Babi yang diketahui menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat adat.

Kodam Pastikan Pemantauan Tetap Dilakukan

Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga.

Selain itu, aparat juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga umum agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan wilayah.

TNI Klaim Terus Dorong Pendekatan Humanis di Papua

Di luar polemik film tersebut, Kapendam menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah.

Menurutnya, prajurit TNI selama ini juga aktif mendukung berbagai program sosial dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan humanis.

Ia menyebut berbagai kegiatan yang dilakukan TNI di Papua meliputi pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program itu disebut sebagai bentuk komitmen TNI untuk terus hadir bersama masyarakat Papua demi mewujudkan kondisi yang aman, damai, dan sejahtera.

***

(TribunTrends/Kompas)