Polemik Pertumbuhan Ekonomi RI, Purbaya: Dominan Daya Beli Masyarakat, Bukan Cuma Belanja Negara

TRIBUN-MEDAN.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I 2026 masih menjadi polemik di kalangan sejumlah kalangan.

Tak sedikit kalangan yang meragukan pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan data BPS yang dirilis pada awal Mei.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari kualitasnya, bukan hanya dari angka pertumbuhan. 

Meski ekonomi terlihat resilien, kata Rizal, kondisi  tersebut belum sepenuhnya mencerminkan fundamental yang kuat karena manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh kelas menengah dan sektor riil.

"Tekanan terhadap  fundamental ekonomi juga terlihat dari pelemahan rupiah, penurunan cadangan devisa, dan meningkatnya tekanan fiskal akibat belanja pemerintah yang tumbuh tinggi sehingga pertumbuhan masih bergantung pada stimulus fiskal yang mahal," papar Rizal dikutip Kamis (14/5/2026).

Sejumlah ekonom lainnya menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen turut ditopang belanja negara yang cukup besar pada triwulan 1, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Baca juga: Sejarah Baru Pelemahan Rupiah 15 Mei 2026, Tembus Rp 17.600 per Dollar AS

Baca juga: Utang RI Nyaris Rp 10.000 Triliun, Menteri Purbaya Sebut Masih Aman, Beda dengan Jepang dan AS

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, bukan semata-mata belanja pemerintah seperti yang banyak dipersepsikan pasar.

Purbaya mengatakan konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 2,94 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menurut dia, hal itu menunjukkan daya beli masyarakat masih cukup kuat di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah. 

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026). 

Purbaya menyebut hal ini sekaligus merespons pandangan sejumlah ekonom yang sebelumnya menilai pertumbuhan ekonomi awal tahun lebih banyak ditopang percepatan belanja negara sehingga berisiko melambat pada semester II-2026.

Selain konsumsi rumah tangga, investasi tercatat memberi kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sementara kontribusi belanja pemerintah tercatat sebesar 1,26 persen. 

Purbaya menjelaskan struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari kontribusi masing-masing komponen terhadap total PDB nasional, bukan hanya dari laju pertumbuhan sektoral semata. 

Menurut dia, kontribusi pertumbuhan dihitung berdasarkan pertumbuhan masing-masing komponen yang dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian nasional. 

Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. 

Ia juga menjelaskan pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun memang dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. 

Pemerintah, kata dia, kini mengubah pola realisasi anggaran yang sebelumnya cenderung menumpuk di akhir tahun menjadi lebih cepat sejak awal tahun anggaran berjalan. 

“Pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal,” ujar Purbaya. 

Di sisi lain, pemerintah juga terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga serta pelaksanaan program prioritas nasional sejak awal tahun. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com