INDONESIA Perkuat Pengawasan di Gerbang Selat Malaka, Kerahkan Drone Anka, Terbang 30 Jam Non Stop

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan di jalur Selat Malaka, Selasa (12/5/2026). 

Penguatan jalur Selat Malaka ini atas sebuah kemungkinan jalur-jalur kapal yang bakal banyak melintas.  

TNI membangun markas operasional khusus bagi pesawat tanpa awak (UAV) ANKA buatan Turki di Tanjungpinang, Kepulauan Riau

TNI juga mengerahkan drone jenis Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) ini secara dramatis meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memantau salah satu jalur pelayaran paling kritis di dunia. 

Jangkauan operasinya yang luas akan mencakup Selat Singapura hingga Laut Natuna Utara yang kini tengah memanas.

Signifikansi strategis ini semakin nyata setelah Kementerian Pertahanan mengirimkan delegasi survei yang dipimpin oleh Kolonel Kal M. Zainul Arif ke Lanudal Tanjungpinang pada 7 Mei 2026.

Tim tersebut melakukan asesmen mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur, termasuk hanggar khusus ANKA, fasilitas pemeliharaan, hingga stasiun kendali darat.

Lewat sebuah unggahan di Instagram, Puspenerbal melaporkan pembangunan hanggar baru di Tanjungpinang untuk drone ANKA.

"Lanudal Tanjungpinang menerima kunjungan Tim Survey Kementerian Pertahanan RI dalam rangka pelaksanaan survei rencana pembangunan Hanggar Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) Medium Altitude Long Endurance (MALE) Light ANKA, Kamis (7/5/26)”, dikutip dari Instagram Puspenerbal (12/5/2026).

Baca juga: Dikenal Berprestasi, Inilah Sosok Ocha, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Viral di LCC 4 Pilar MPR RI

Baca juga: Baru Hitungan Hari Umumkan Cerai Permanen, Pinkan Mambo dan Arya Khan Kini Rujuk Lagi

Dalam kunjungan tersebut, delegasi disambut hangat oleh jajaran petinggi TNI AL dan personel Wing Udara 1. 

Sinyal kuat ini menunjukkan bahwa Jakarta kini telah melampaui tahap pengadaan dan mulai bergerak menuju pembentukan postur kekuatan drone depan yang terintegrasi penuh dalam arsitektur keamanan maritim nasional.

Titik Pengintai

Dari kacamata geopolitik, posisi Tanjungpinang sangatlah vital karena menjadi "titik pengintai" yang menghadap langsung ke jalur masuk Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Wilayah-wilayah ini merupakan titik temu persaingan strategis antara kekuatan besar di Indo-Pasifik yang kian hari kian intensif.

Investasi besar Indonesia pada sistem pengawasan tanpa awak mencerminkan rekalibrasi postur kekuatan regional. 

Situs Defense Security Asia melaporkan, Negara-negara ASEAN kini cenderung mencari kemampuan pemantauan maritim berbiaya lebih rendah namun memiliki presisi tinggi tanpa harus memicu eskalasi militer secara terbuka.

"Penempatan armada ANKA di Tanjungpinang juga memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjalankan misi kesadaran ranah maritim (Maritime Domain Awareness) di jalur perdagangan yang padat," tulis mereka.

Jalur ini sangat rentan terhadap paksaan "zona abu-abu" (grey-zone coercion), pencurian ikan, hingga sindikat penyelundupan transnasional.

Dengan mengintegrasikan drone canggih buatan Turkish Aerospace Industries (TAI), Jakarta efektif membangun arsitektur intelijen berlapis. 

Sistem ini mampu memperpendek garis waktu deteksi sekaligus memperpanjang durasi pengawasan jauh melampaui batasan yang dimiliki pesawat patroli berawak tradisional.

Secara strategis, langkah ini memberikan daya tawar lebih bagi Indonesia di panggung Indo-Pasifik. Cakupan pengawasan yang tak terputus atas jalur komunikasi laut (SLOC) meningkatkan pengaruh Jakarta terhadap salah satu koridor transit energi paling sensitif dan vital bagi ekonomi global.

Pembelian Drone ANKA

Sebagai informasi, pengadaan 12 unit ANKA MALE ini bernilai sekitar US$300 juta atau setara dengan Rp4,8 triliun. 

Kesepakatan yang ditandatangani pada Februari 2023 ini dianggap sebagai salah satu pengadaan sistem peperangan tanpa awak paling strategis dalam sejarah modern pertahanan Indonesia.

Struktur pengadaan tersebut dibagi secara proporsional: enam drone untuk TNI Angkatan Udara, tiga untuk TNI Angkatan Darat, dan tiga unit untuk TNI Angkatan Laut. 

Pembagian ini menciptakan ekosistem nirawak lintas matra yang mampu mendukung operasi penegakan hukum maritim secara terkoordinasi di seluruh wilayah kepulauan.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah adanya ketentuan transfer teknologi dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Hal ini memungkinkan perakitan sebagian armada dilakukan di dalam negeri, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada manufaktur asing serta memperkuat industri dirgantara nasional.

Penggunaan teknologi Turki juga mencerminkan upaya Jakarta untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanan. 

Indonesia memilih untuk tidak terlalu bergantung pada ekosistem pertahanan tradisional Barat, Rusia, atau China, guna menjaga netralitas aktif dalam politik luar negeri.

Keunggulan Drone Anka

Platform ANKA sangat ideal bagi kebutuhan Indonesia karena mampu terbang selama 30 jam nonstop pada ketinggian mencapai 30.000 kaki. 

Pesawat ini dilengkapi sensor elektro-optik, inframerah, serta radar synthetic aperture yang memungkinkannya memantau target permukaan di segala kondisi cuaca.

Lebih garang lagi, ANKA dapat dikonfigurasi dengan amunisi presisi seperti rudal keluarga MAM-L atau Cirit. 

Fleksibilitas ini memungkinkan drone bertransisi dari misi pengintaian murni menjadi peran serangan presisi terbatas jika kondisi eskalasi di lapangan membutuhkannya.

Lokasi Tanjungpinang juga mengeksploitasi kerentanan strategis China yang dikenal sebagai "Dilema Malaka."

Diperkirakan 75 hingga 80 persen impor minyak mentah Beijing melintasi Selat Malaka, sehingga pengawasan ketat Indonesia di titik ini memberikan dimensi baru dalam keseimbangan kekuatan regional.

Di Laut Natuna Utara, kehadiran ANKA akan menjadi "game changer." Drone ini memudahkan Indonesia mendokumentasikan pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing tanpa harus segera mengerahkan kapal perang, yang sering kali justru memicu ketegangan diplomatik yang lebih besar.

Strategi ini selaras dengan diplomasi "keseimbangan dinamis" yang dianut Indonesia. Jakarta tetap teguh menegakkan kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) namun tetap menjaga fleksibilitas diplomatik untuk menghindari keterlibatan dalam aliansi militer formal yang anti-China.

Masih Ada Masalah

Meski demikian, tantangan operasional tetap ada, mulai dari pembangunan infrastruktur hanggar yang masih dalam tahap perencanaan hingga perawatan teknologi canggih di lingkungan maritim yang lembap. 

Indonesia harus memastikan integrasi sistem komando yang aman antara pangkalan darat dan unit di laut.

Secara keseluruhan, kemunculan "benteng drone" di Tanjungpinang ini menandai era baru pengawasan maritim di Indo-Pasifik. Indonesia membuktikan bahwa kekuatan menengah dapat memproyeksikan visibilitas strategis yang berkelanjutan tanpa harus menandingi jumlah armada besar milik negara-negara adidaya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribunnews.com