Respons Kepala BGN Isu Pencopotan di Tengah Kritik Pelaksanaan Program MBG

TRIBUN-MEDAN.com - Begini tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di tengah gelombang kritikkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG dan isu pencopotan dirinya.

Selain dikritik publik, diketahui program MBG juga mendapat tekanan imbas situasi krisis global.

Baca juga: Terungkap Identitas Sopir ALS dan Truk yang Tewas dalam Kecelakaan, Ini yang Terjadi Sebelum Musibah

Dalam wawancara eksklusif di kediamannya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2026), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan posisi jabatan yang diembannya merupakan amanah yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Inspiratif! Penjual Kerupuk Tuna Netra Ini Mampu Sekolahkan Anak Hingga Sarjana

Dadan merespons berbagai dorongan publik, termasuk hasil polling yang menyebut dirinya layak diganti.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang harus dihormati, namun tidak mengubah fokusnya dalam menjalankan tugas.

“Jabatan itu adalah amanah. Soal posisi di kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Saya menghormati semua dinamika yang berkembang,” kata Dadan pada Rabu (29/4/2026).

Dia menegaskan, hingga saat ini tidak menerima sinyal terkait pergantian jabatan, termasuk saat isu reshuffle mencuat.

Informasi pergantian kabinet, kata dia, baru diketahuinya pada hari yang sama ketika reshuffle diumumkan.

“Sejauh ini tidak ada instruksi apa-apa, jadi saya bekerja saja menjalankan tugas,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menggambarkan proses penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN berlangsung secara langsung saat masih tergabung dalam tim pakar.

Dia menyebut keputusan Presiden mempertimbangkan kebutuhan strategi dan situasi yang berkembang.

Baca juga: Jadwal Final Liga Champions 2025/2026 Arsenal vs PSG, Bayern Muenchen Tersingkir

“Pemimpin itu punya visi dan strategi, memilih orang sesuai kebutuhan situasi. Saya hanya menjalankan perintah dan berusaha memberikan yang terbaik,” ucapnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap anggaran negara akibat dinamika global, termasuk situasi di Timur Tengah, turut memunculkan wacana penghentian program MBG.

Namun kebijakan yang diambil pemerintah justru mengarah pada penyesuaian pola pelaksanaan.

Program MBG yang sebelumnya berjalan enam hari dalam sepekan, kini disesuaikan menjadi lima hari untuk sekolah dengan sistem lima hari belajar. 

Sementara untuk daerah tertentu dan kelompok rentan, layanan tetap diberikan penuh.

“Sekolah lima hari dilayani lima hari, kecuali daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap enam hari. Ibu hamil, menyusui, dan balita juga tetap enam hari,” imbuhnya.

Kebijakan tersebut disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengurangi sasaran utama program. 

Dia menyebut langkah ini sebagai bagian dari peningkatan efektivitas program.

“Kebijakan ini bisa membuat penghematan kurang lebih Rp 20 triliun,” ungkapnya.

Dalam momen itu, Dadan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi program MBG, mulai dari pelaksana di lapangan hingga masyarakat luas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat. Anda semua adalah pejuang merah putih,” ujarnya.

Dadan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun generasi masa depan Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

“Keterlibatan semua pihak penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing menuju 2045,” pungkasnya.

BEM IPB Tolak Dapur MBG

 Sikap tegas ditunjukkan BEM KM IPB University terkait rencana pelibatan perguruan tinggi dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Melalui unggahan di akun Instagram @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026), organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan penolakan secara terbuka.

Dalam surat terbuka itu, mereka secara langsung menyampaikan pesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.

Pihak BEM menilai lembaga pendidikan seharusnya tetap menjadi ruang moral dan intelektual, bukan dijadikan bagian dari proyek yang dinilai bermasalah.

Mereka juga menyoroti sejumlah persoalan yang disebut masih membayangi program MBG di berbagai daerah.

"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tegas Rofi.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi besar-besaran bagi pemerintah sebelum memperluas program.

Ia menilai masih banyak persoalan pendidikan yang lebih mendesak untuk diperhatikan.

Mulai dari fasilitas sekolah yang belum layak hingga kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari harapan.

Selain itu, BEM IPB juga menyinggung isu penggunaan anggaran program yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Mereka mempertanyakan kabar mengenai penggunaan dana miliaran rupiah untuk pengadaan kaos kaki, jasa event organizer, hingga motor listrik.

BEM menilai pemerintah seharusnya fokus melakukan pembenahan mendasar, bukan memperluas program hingga melibatkan institusi pendidikan.

"Dengan dalih 'Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," ujarnya lagi.

Gaji Pencuci Piring MBG 3,5 Juta, Guru 600 Ribu

 Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal gaji pencuci piring MBG Rp 3,5 juta. 

Dadan mengakui banyak yang protes terkait kebijakan itu.   

"Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, omprengnya lebih tinggi dibanding guru honorer. Mereka (pencuci piring) bergaji Rp2,4 hingga Rp3,5 juta per bulan, guru mungkin hanya rata-rata Rp 600-Rp800 ribu,” kata Dadan saat kunjungan di Kampus Unhas, Makassar, Selasa (28/4/2026).

Padahal Dadan mengungkapkan BGN merekrut para relawan SPPG dari masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 1 hingga 4.

Mereka terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Artinya, kelompok ini sebelumnya memiliki riwayat penghasilan rendah.

Bahkan berada di bawah angka Rp1 juta per bulan.

Pihaknya mengeklaim kebijakan pengupahan ini secara efektif mampu mendongkrak pendapatan masyarakat ekonomi lemah.

Menurutnya, program MBG kini berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah.

“Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai meningkat pendapatannya, angka kemiskinan ekstrem mulai turun karena hampir 40 persen relawan yang bekerja di SPPG berasal dari desil 1-4,” katanya.

Baca juga: Lirik Lagu Batak Rodo Au Marsomba Tu Jolom Dipopulerkan oleh Artha Sister

Baca juga: Lirik Lagu Batak Rodo Au Marsomba Tu Jolom Dipopulerkan oleh Artha Sister

Di Sulsel, ada sebanyak 836 SPPG kini aktif beroperasi di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Setiap unit SPPG menerima dana operasional sebesar Rp1 miliar per bulan. Dana tersebut digunakan menopang aktivitas dapur.

Mulai dari pengadaan bahan baku pangan hingga operasional produksi.

"Beli apa? Sebanyak 70 persen atau sekitar Rp600 miliar untuk membeli produk pertanian, peternakan, dan perikanan," katanya.

Sejak program MBG mulai bergulir, jumlah SPPG di Sulsel terus bertambah secara bertahap.

Dadan Hindayana menyebutkan, total anggaran yang telah dikucurkan sejauh ini mencapai angka fantastis.

"Sampai bulan ini uang Badan Gizi di Sulsel sudah Rp1,9 triliun, ini uang besar beredar di masyarakat," kata Kepala BGN.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Brian Yuliarto sendiri meminta keterlibatan aktif perguruan tinggi di Sulsel dalam program ini.

Khususnya dalam aspek riset dan pengembangan.

"Siapa yang mengambil data kalau bukan dari dosen dan mahasiswa. Dari MBG sudah sibuk urus manajemen dan tata kelola. Yang riset kita," jelas Prof Brian Yuliarto.

Ia membuka peluang bagi kampus berperan langsung sebagai bagian dari ekosistem SPPG sekaligus pusat penelitian.

"Ini karenanya kalau memungkinkan kampus menjadi SPPG dan untuk riset gizi, pangan, sirkular ekonomi, sampahnya. Ahli gizi akan trace. Kita harap 2-3 tahun sekarang muncul kajian," lanjutnya.

Saat ini di Sulsel, sedang dalam pengusulan 454 unit SPPG.

Isu MBG butuh banyak sapi

Dadan Hindayana buka suara mengenai isu program MBG membutuhkan banyak ekor sapi untuk produksi menu makanan.

Isu MBG butuh 19.000 Sapi/Hari, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana buka suara.

Polemik soal kebutuhan belasan ribu sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mendapat penjelasan langsung dari pemerintah.

Angka yang sempat memicu kekhawatiran publik itu ternyata bukan kebutuhan riil, melainkan sekadar ilustrasi perhitungan.

Menjawab kekhawatiran publik

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa angka 19.000 ekor sapi hanyalah simulasi berbasis asumsi tertentu bukan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan, seperti dikutip TribunJatim.com via Tribunnews.com, Kamis (23/4/2026).

Dadan menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram.

Jumlah itu setara dengan satu ekor sapi untuk sekali produksi.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber:tribun-jatim.com/ TribunnewsBogordan wartakota 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan