ALASAN Rudy Mas'ud tak Temui Massa Aksi 21 April, Gubernur Kaltim Kini Siap Hadapi Hak Angket

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah alasan Rudy Mas'ud tak temui massa aksi 21 April.

Gubernur Kalimantan Timur kini siap hadapi hak angket.

Diberitakan sebelumnya, berbagai aliansi masyarakat hingga mahasiswa hadir memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Baca juga: Ide Kegiatan dan Aksi Nyata pada Momen Hari Bumi 22 April 2026

Dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi adalah pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat serta proyek renovasi kantor yang dianggap menghabiskan anggaran besar namun tidak mendesak.

Massa menilai alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

Massa juga menuntut agar aspirasi mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kaltim serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai kontroversial.

Baca juga: Kunjungan Kapolres Simalungun Perkuat Profesionalisme Polri, Tegaskan Pelayanan Humanis & Integritas

Namun hingga demo berakhir, Rudy tak kunjung menemui pendemo.

Rudy Masud memutuskan tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan kantornya di, Kota Samarinda, Selasa (21/4/2026).

Rudy Masud menjelaskan bahwa berdasarkan informasi sehari sebelum aksi (H-1), ia mengetahui tujuan utama massa sebenarnya adalah gedung DPRD Kaltim. 

Ia sempat mengira massa akan tetap berada di sana, namun ternyata aspirasi tersebut dialihkan ke Pemprov Kaltim. 

Rudy Masud menegaskan pada dasarnya ia siap menerima aspirasi tersebut, namun bukan di tengah jalan.

"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ujar Rudy Masud, Kamis (23/4/2026) malam.

Ia menegaskan sebenarnya pintu kantor maupun rumah jabatan selalu terbuka 1x24 jam untuk berdialog. 

Menurutnya, berdialog secara langsung jauh lebih efektif karena suasana yang lebih tenang akan menghasilkan resolusi yang konstruktif bagi pembangunan daerah. 

Ia juga sempat menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa, namun tawaran itu ditolak.

Baca juga: Dibungkus Karung Seolah Durian, Polresta Deli Serdang Gagalkan Pengiriman 50 Kg Sabu di Pintu Tol

"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," terangnya.

Rudy Masud mengaku menyaksikan langsung momen kericuhan tersebut dari dalam kantor Gubernur Kaltim.

Ia melihat botol air mineral hingga pecahan batu dari trotoar dilemparkan oleh oknum massa ke arah aparat keamanan yang berjaga.

"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?," ungkapnya.

Selain alasan keamanan, ia menyatakan tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan di tengah kerumunan tanpa membuka data-data terkait tuntutan yang diajukan. 

Ia meminta para mahasiswa dan seluruh aliansi untuk memahami bahwa setiap pernyataan pemerintah harus berlandaskan data yang valid.

"Kami mendengarkan sekali dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa aliansi-aliansi seluruh masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini," pungkasnya.

Siap Hadapi Hak Angket

Rudy Masud menegakaskan siap menghadapi hak angket oleh DPRD Kaltim jika benar diwujudkan.

Rudy Masud menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan penjelasan apabila mekanisme politik tersebut benar-benar dijalankan oleh legislatif.

“Kami siap memaparkan sesuai aturan. Kami membuka seluruh data. Dalam proses penyusunan hingga pengesahan APBD, tidak mungkin disahkan tanpa persetujuan DPRD,” tegas Rudy.

Mantan legislator Senayan itu juga menjelaskan mekanisme hak angket, interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat.

Baca juga: Dibungkus Karung Seolah Durian, Polresta Deli Serdang Gagalkan Pengiriman 50 Kg Sabu di Pintu Tol

Menurutnya, berdasarkan UUD 1945 Pasal 20, fungsi pengawasan merupakan bagian dari tugas DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran.

Ia menilai, penggunaan hak angket maupun interpelasi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Pembagian peran antara eksekutif dan legislatif, lanjutnya, merupakan bagian dari prinsip trias politica yang harus dihormati.

“Dalam demokrasi, itu adalah hak DPRD sebagai lembaga legislatif. Inilah yang disebut trias politica,” ujarnya.

Rudy menambahkan, setiap langkah yang diambil DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki dasar regulasi yang jelas.

Ia menilai dialog antara legislatif dan eksekutif melalui mekanisme tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat demi mendorong transparansi kebijakan.

“Semua ada aturannya. Nanti legislatif akan bertanya, dan eksekutif menjelaskan. Itu mekanisme yang sah dalam sistem kita,” pungkasnya.

Anggarkan Kursi Pijat Rp 125 Juta

Anggarkan kursi pijat Rp 125 juta, Rudy Mas'ud curhat nyetir sendiri puluhan kilo.

Ia mengatakan adanya anggaran kursi pijat merupakan inisiasi dari pegawainya.

Usai didemo karena mobil dinas dan renovasi rumah dinas, kini Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali menuai sorotan karena anggaran kursi pijat di rumah jabatan yang fantastis.

Baca juga: NASIB Etik Digigit Mantan Gara-gara Tolak Balikan, Tas Dirampas, Kisah Cinta Berujung di Meja Hijau

Anggaran yang disediakan untuk kursi pijat sebanyak Rp 125 juta.

Rudy mengatakan bahwa kursi tersebut karena pegawai merasa kasihan melihat dirinya.

"Kasihan lihat gubernurnya, jalannya bawa mobil sendiri, ya kan. Perjalanannya ribuan kilo," kata Rudy.

Rudy mengaku membutuhkan waktu tempuh yang begitu panjang setiap kali bekerja.

Baca juga: Polres Tapanuli Tengah Intensifkan Patroli Malam, Sasar Geng Motor hingga Narkotika

"Kami kalau jalan matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah terbenam kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya," katanya.

Lalu meski sudah memiliki istri, Syarifah Suraidah, Rudy justru mengaku selalu sendiri di rumah.

"Saya cuma sendiri di rumah," katanya.

Nominal Rp125 juta dianggap cukup besar untuk sebuah kursi pijat.

Terlebih Pemerintah Pusat tengah menggaungkan efisiensi anggaran.

Banyak pos anggaran yang diefisienkan dialihkan ke program prioritas.

Bukannya melakukan pembangunan daerah, Rudy justru mengalokasikan anggaran daerah untuk membeli kursi pijat.

Ini bukan kali pertama.

Dia bahkan sudah pernah kena semprot Presiden Prabowo Subianto soal membeli mobil dinas sehaga Rp 8,5 miliar.

Ditambah lagi dengan rumah dinas Rp 25 miliar.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan