Perintah Donald Trump, Militer AS Tembaki Kapal Iran yang Pasang Ranjau Laut di Selat Hormuz

TRIBUN-MEDAN.com - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menindak langsung kapal-kapal yang diduga memasang ranjau laut di Selat Hormuz.

Instruksi tersebut disampaikan secara terbuka melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, dan menjadi sinyal perubahan sikap yang lebih agresif dari pemerintah AS dalam merespons dinamika konflik di wilayah strategis tersebut.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat vital bagi distribusi energi global.

Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi lintasan utama bagi kapal tanker yang mengangkut minyak dari negara-negara penghasil energi di Timur Tengah ke berbagai belahan dunia.

Gangguan di kawasan ini berpotensi memicu dampak besar terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk lonjakan harga energi.

Dalam pernyataannya, Donald Trump menegaskan bahwa personel militer AS tidak perlu ragu dalam mengambil tindakan terhadap pihak yang dianggap mengancam keamanan pelayaran internasional.

Ia menulis, “Jangan ada keraguan sedikit pun,” sebagaimana dilansir oleh The Wall Street Journal pada Kamis (23/4/2026). Pernyataan ini memperlihatkan pendekatan yang lebih keras dibandingkan sikap sebelumnya yang cenderung lebih berhati-hati.

Selain memberikan perintah untuk menembak kapal yang terlibat dalam pemasangan ranjau laut, Trump juga mengungkapkan bahwa militer AS tengah meningkatkan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz.

Ranjau laut sendiri adalah perangkat peledak yang ditempatkan di perairan untuk merusak atau menghancurkan kapal yang melintas. Keberadaan ranjau ini menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan kerusakan besar, bahkan tenggelamnya kapal dalam waktu singkat.

 
Trump menyatakan bahwa aktivitas penyapuan ranjau atau operasi pembersihan tersebut kini ditingkatkan secara signifikan.

 “Selain itu, penyapu ranjau kita sedang membersihkan Selat (Hormuz) saat ini. Saya memerintahkan peningkatan aktivitas penyisiran ranjau pada tingkat yang meningkat tiga kali lipat!” ujarnya.

Operasi penyapu ranjau ini dilakukan oleh unit khusus Angkatan Laut yang bertugas mendeteksi dan menonaktifkan ranjau laut agar jalur pelayaran tetap aman.

Instruksi terbaru ini menandai perubahan strategi militer AS di kawasan tersebut.

Pada tahap awal konflik, AS memang telah menargetkan kapal-kapal Iran yang diduga terlibat dalam aktivitas pemasangan ranjau.

Namun, pada saat blokade pertama kali terjadi, Trump sempat meremehkan ancaman dari kapal-kapal kecil Iran, terutama kapal serang cepat yang dianggap tidak terlalu berbahaya bagi kekuatan militer AS.

Seiring perkembangan situasi, pandangan tersebut tampaknya berubah.

Pemerintah AS kini mengakui bahwa ancaman tidak hanya datang dari kapal perang besar, tetapi juga dari armada kecil yang lincah dan sulit dideteksi. 

Dalam konteks ini, muncul istilah “mosquito fleet” atau “armada nyamuk” yang merujuk pada kumpulan kapal kecil dan cepat milik Iran.

Istilah “mosquito fleet” menggambarkan strategi militer yang mengandalkan jumlah banyak dan mobilitas tinggi, meskipun masing-masing unit memiliki ukuran kecil.

Kapal-kapal ini mampu bergerak cepat, menyerang secara tiba-tiba, dan kemudian menghilang sebelum sempat ditanggapi oleh lawan. Dalam beberapa kasus, taktik ini dinilai efektif untuk mengganggu kapal besar seperti tanker minyak atau kapal perang.

Menurut laporan terbaru, kapal-kapal kecil milik Iran diduga telah melakukan serangkaian serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir.

Setidaknya tiga kapal tanker dilaporkan menjadi target. Dari jumlah tersebut, dua kapal bahkan disebut telah dikawal secara paksa masuk ke perairan Iran, menambah ketegangan di kawasan tersebut.

Di sisi lain, pihak AS sebelumnya mengklaim telah menghancurkan sejumlah kapal perang utama milik Iran.

Namun, keberadaan armada kecil ini menunjukkan bahwa kemampuan militer Iran tidak sepenuhnya lumpuh.

 Justru, penggunaan kapal-kapal kecil menjadi strategi alternatif yang sulit diantisipasi oleh kekuatan militer konvensional.

Kondisi ini membuat situasi di Selat Hormuz semakin kompleks. Di satu sisi, AS berupaya menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dan melindungi kepentingan ekonominya serta sekutu-sekutunya.

Di sisi lain, Iran menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan melalui taktik asimetris, yaitu strategi yang tidak mengandalkan kekuatan besar, tetapi memanfaatkan kelemahan lawan.

Ketegangan ini juga berpotensi berdampak luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga secara global.

Selat Hormuz merupakan jalur distribusi sekitar sepertiga dari total pasokan minyak dunia. 

Gangguan di wilayah ini dapat memicu kenaikan harga minyak, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan stabilitas ekonomi di berbagai negara.

Selain aspek ekonomi, situasi ini juga memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik militer yang lebih besar.

Perintah langsung dari Presiden AS untuk menembak kapal yang memasang ranjau dapat meningkatkan risiko bentrokan terbuka antara kedua negara. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, konflik ini berpotensi meluas dan melibatkan lebih banyak pihak.

Dalam konteks hukum internasional, tindakan militer di perairan internasional seperti Selat Hormuz juga menjadi perhatian.

Setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan aturan yang berlaku, termasuk hukum laut internasional yang mengatur kebebasan navigasi dan penggunaan kekuatan di wilayah perairan internasional.

Meski demikian, Trump tampaknya ingin menunjukkan ketegasan dalam menghadapi ancaman yang dianggap membahayakan.

Dengan meningkatkan operasi militer dan memberikan instruksi langsung kepada pasukan di lapangan, ia berupaya memastikan bahwa AS tetap memiliki kendali atas situasi di kawasan tersebut.

Di tengah meningkatnya ketegangan, berbagai pihak internasional diharapkan dapat mendorong upaya diplomasi untuk meredakan konflik. Dialog dan negosiasi dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat merugikan banyak pihak.

Situasi di Selat Hormuz saat ini menjadi salah satu titik panas geopolitik dunia yang terus dipantau.

Dengan kepentingan ekonomi dan keamanan yang besar, setiap perkembangan di kawasan ini akan berdampak luas, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat global.

AS Perpanjang Gencatan Senjata, Iran Ogah Negosiasi, Ke Mana Arah Perang Ini? Ada 3 Skenario

Arah peperangan yang dimulai Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan menyerang Iran pada 28 Februari 2026 silam, menimbulkan banyak spekulasi tentang akhir dari konfrontasi.

Situasi saat ini terbilang menarik, di mana AS secara sepihak menyatakan memperpanjang gencatan senjata tanpa menetapkan batas waktu, di sisi lain Iran  menolak untuk terlibat dalam negosiasi dan diplomasi apa pun. 
 
Meski Amerika Serikat terus memberi tekanan ekonomi dan militer yang berkelanjutan untuk melemahkan rezim Iran, Iran tampaknya teguh pada pendirian menolak negosiasi.

Iran mengandalkan ketahanan internalnya dan penciptaan titik pengaruh baru di Selat Hormuz sebagai respons dari manuver AS tersebut.

Skenario ini membuka pintu menuju fase yang lebih kompleks dalam konflik saat ini antara AS, entitas Zionis Israel, dan Iran. 

Lebih kommpleks lantaran perhitungan regional dan internasional menjadi saling terkait, membuat kawasan tersebut menghadapi kemungkinan terbuka antara eskalasi militer (berlanjutnya perang) atau pencarian penyelesaian politik. 

Menerka Langkah Berikutnya Amerika, Perang Hibrida?

Dr Bader Al-Madi, Profesor Sosiologi Politik di Universitas Jerman Yordania, menyatakan kalau kegagalan untuk mengadakan negosiasi seperti yang direncanakan merupakan "kejutan", terutama mengingat kebutuhan kritis akan hal itu, khususnya dari pihak Iran, untuk menyelesaikan konflik ini. 

Inti dari jawaban atas pertanyaan "Ke mana arahnya?" peperangan ini terletak pada pemahaman masing-masing pihak tentang potensi manfaat melanjutkan perang versus menandatangani gencatan senjata atau perjanjian damai.

Ia menekankan, Amerika Serikat telah menyimpulkan, setelah semua yang telah terjadi, bahwa Iran tidak bersedia menerima syarat-syarat yang diusulkan Washington. 

Namun penolakan Iran, kata dia, ini tidak serta merta berarti kembali pecahnya perang terbuka. 

Sebaliknya, hal itu membuka pintu bagi AS untuk ilihan lain: melemahkan rezim Iran melalui apa yang Al-Madi sebut sebagai "proyek hibrida." 

Proyek ini bergantung pada ancaman aksi militer yang terus-menerus ditambah dengan blokade ekonomi yang keras yang bertujuan untuk menggoyahkan struktur internal rezim Iran dan merampas sarana untuk bertahan hidup dan melanjutkan kekuasaannya.  

Al-Madi menambahkan, blokade angkatan laut dan ekonomi ini akan mengganggu pelabuhan Iran dan memperdalam krisis keuangan, mengingat tidak adanya peluang nyata bagi China atau Rusia untuk campur tangan membantu Teheran.

Terlepas dari dampak negatif yang akan ditimbulkannya pada ekonomi global, khususnya pada China, assesment Amerika menunjukkan kalau melemahkan rezim Iran melalui pendekatan ini tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, melainkan periode yang terbatas.

Hal ini, mengingat ketidakpuasan internal di kalangan warga Iran.  Artinya, AS bertujuan agar aksinya ini membuat friksi di kalangan masyarakat Iran, syukur-syukur bisa memunculkan perlawanan terhadap rezim yang saat ini berkuasa.

Al-Madi menjelaskan, warga Iran sepenuhnya menyadari bahwa Washington mendorong mereka ke jurang yang berbahaya, jurang yang tidak ingin dicapai oleh rezim Iran saat ini. 

"Ini adalah rezim yang sama yang telah membangun dirinya selama 47 tahun di atas kerangka ideologi-agama yang kaku yang telah menembus dunia Arab dan mengeksploitasi perjuangan Palestina dan stabilitas regional untuk memperkuat posisinya, sementara secara bersamaan mengkonsolidasikan kekuasaannya di dalam negara dengan mengorbankan lembaga-lembaganya (institusi dalam negeri)," papar Al-Madi. 

Ia menjelaskan, konsesi apa pun yang diberikan rezim Iran saat ini kepada Amerika Serikat akan ditafsirkan di dalam negeri sebagai kelemahan dan dapat menyebabkan runtuhnya basis rakyatnya.  

Al-Madi menekankan, Iran tidak akan mudah menerima apa yang diinginkan Washington, bahkan dengan tekanan dari mediator dan sekutu.

Hal ini dapat mendorong rezim menuju pilihan yang mirip dengan "bunuh diri politik" dengan menolak syarat-syarat Amerika.

"Sebuah pilihan yang akan menimbulkan harga mahal yang harus dibayar oleh rezim dan rakyat Iran, membuat masyarakat Iran rentan terhadap gejolak politik, ekonomi, sosial, dan demografis yang mendalam," ulasnya, seperti dilansir Khbrn, Kamis (24/4/2026). 

Tiga Skenario yang Mungkin Terjadi

Dr Khaled Shneikat, Kepala Asosiasi Ilmu Politik Yordania, menyatakan kalau situasi saat ini dapat diinterpretasikan melalui tiga skenario.

Skenario pertama adalah kelanjutan status quo, keadaan "bukan perang maupun damai,".

Kondisi status quo ini ditandai dengan tidak adanya kesepakatan maupun konfrontasi skala penuh.

Ia menekankan opsi ini terkait dengan kegamangan Amerika Serikat untuk melancarkan perang langsung lagi terhadap Iran.

Kegamangan AS ini merujuk pada risiko yang tinggi dan dukungan domestik yang lemah.

Situasi politik dalam negeri AS, dengan tingkat dukungan terhadap Presiden Donald Trump tidak melebihi 36 persen, menjadi faktor lain yang membuat AS menahan langkahnya kembali membuka perang langsung dengan Iran.

Hal lain yang menambah gamang Washington adalah, tentu saja, ketidakpastian seputar hasil perang tersebut.

Shneikat menyatakan, kelanjutan situasi status quo seperti saat ini tetap menjadi skenario yang paling mungkin terjadi, di mana ada peluang peningkatan kekuatan militer dan penimbunan senjata sebagai antisipasi peralihan ke opsi lain. 

Ia menambahkan kalau ciri paling menonjol dari skenario ini adalah kelanjutan embargo ketat AS terhadap Iran, yang pada akhirnya dapat memaksa Iran untuk membuat konsesi. 

Namun, embargo ini berdampak negatif pada ekonomi global, terutama jika Selat Hormuz ditutup.

Hal ini akan mendorong sekutu Washington di Teluk, Eropa, dan Asia Timur untuk menekan pemerintahan AS agar menemukan solusi, mengingat ancaman yang ditimbulkan terhadap pasokan energi. 

Ia menjelaskan, jalan ini bergantung pada strategi jangka panjang, di mana pengepungan yang melumpuhkan dapat menyebabkan Iran menyerah, tetapi hal ini tetap bergantung pada variabel-variabel kunci, terutama posisi Tiongkok, yang mungkin akan menjadi lebih jelas saat kunjungan Trump ke Beijing. 

Isu Taiwan dapat dimasukkan dalam rincian kesepakatan potensial apa pun.

Ia menunjukkan bahwa Tiongkok, yang mengimpor 90 persen minyak Iran, mungkin menolak untuk mematuhi sanksi yang dikenakan pada Teheran, faktor penting dalam menentukan jalannya krisis.

Skenario kedua adalah pengepungan AS yang ekstra-ketat dan berkelanjutan dapat mendorong Iran menuju konsesi, terutama jika tekanan ekonomi dan sosial internal meningkat. 

Ia menekankan bahwa kemungkinan ini tetap kompleks mengingat Iran tetap berpegang pada posisinya dan menolak untuk tunduk pada syarat dan tuntutan Amerika.

Skenario ketiga, kata Shneikat, adalah tercapainya kesepakatan antara Iran-AS.

Dia menganalisis, isi kesepakatan Iran-AS kemungkinan mencakup konsesi dari kedua belah pihak, atau salah satunya, dalam upaya untuk menemukan kompromi yang melindungi kepentingan mereka dan mencegah konfrontasi terbuka di kawasan tersebut. 

Bagaimana dengan kemungkinan perang lanjutan? Shneikat menegaskan bahwa opsi militer tetap dibatasi oleh faktor internal dan eksternal.

"Entitas Zionis Israel jelas mendukung opsi (perang lanjutan) ini. Jika itu tergantung pada mereka (Israel), perang tidak akan pernah berhenti; perang akan berlanjut tanpa batas waktu, menambah bahaya lebih lanjut pada situasi tersebut," katanya

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan