ALASAN Asosiasi Kepala Desa Temui Dasco: Minta Dilibatkan dalam MBG Agar Ada Perputaran Uang di Desa

Dukungan AKSI terhadap Program MBG dan Koperasi Desa

Ringkasan Berita:

• Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Temui DPR RI.
• AKSI Diterima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
• Audensi Membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
• AKSI Meminta Agar Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program MBG.

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama dengan pimpinan DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pertemuan ini membahas berbagai program strategis yang tengah dijalankan pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI menyatakan dukungan penuh terhadap program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dukungan ini menjadi penting mengingat peran kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa yang dapat memastikan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Baca juga: KRONOLOGI Insiden Ulat dalam Program Makanan Bergizi di Kabupaten Dairi, Siswi: Itu Ulat Ih. . .

Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh AKSI dan menegaskan bahwa aspirasi para kepala desa sangat penting untuk diserap dan ditindaklanjuti demi kelancaran program-program pemerintah.

Salah satu masukan utama yang disampaikan adalah percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan koperasi dan gerai koperasi di desa-desa.

Hal ini dianggap krusial agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa.

Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa solusi terkait pengadaan tanah tersebut, sehingga diharapkan pembangunan gerai koperasi dapat segera terealisasi.

Selain itu, AKSI juga meminta agar keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program MBG dapat diperkuat dan dikoordinasikan dengan kepala desa.

Tujuannya adalah agar perputaran uang dan manfaat ekonomi dapat tetap berada di desa, sehingga memberikan efek positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Baca juga: NASIB Dapur MBG di Bandung Usai Saldo Rp1 M Lenyap Gegara Kepala SPPG Terima Chat Palsu

Baca juga: 18 Siswa SD di Nias Utara Muntah, Masih Diselidiki Kemungkinan Keracunan Susu MBG 

Peran AKSI dan Perbedaan dengan APDESI

Sekadar informasi, dalam konteks organisasi kepala desa, AKSI memiliki peran khusus sebagai asosiasi yang mewakili para kepala desa secara spesifik.

Hal ini berbeda dengan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang mewakili seluruh perangkat desa, termasuk kepala desa dan perangkat lainnya, dan diakui secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.

APDESI dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pengembangan desa dan sering terlibat dalam advokasi terkait revisi Undang-Undang Desa, seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dan peningkatan dana desa.

Sementara itu, AKSI memiliki struktur dan akta notaris yang berbeda, dengan fokus utama memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan kepala desa.

Selain AKSI dan APDESI, terdapat pula organisasi lain seperti PAPDESI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia) yang memiliki tuntutan dan struktur berbeda.

Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan bahwa organisasi-organisasi ini berbeda secara hukum dan administrasi, sehingga peran dan fungsi masing-masing harus dipahami secara jelas.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan