KETIKA Soeharto Diusulkan jadi Pahlawan Nasional, Megawati Kenang Ayahnya Ditolak Dimakamkan di TMP

Diskursus ini melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai oleh Kaesang Pangarep.

PDI-P mempertanyakan prosedur dan dasar pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

MY Esti Wijayanti, Ketua DPP PDI-P sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR, menyebutkan bahwa usulan tersebut merupakan sebuah kontradiksi yang dapat menimbulkan pemahaman bahwa aktivis reformasi 1998 yang menggulingkan Soeharto dianggap melawan pahlawan nasional.

Esti juga menyoroti status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru, seperti Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Menurutnya, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto harus melalui verifikasi yang ketat dan tidak bisa disetujui begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek historis dan moral.

Pandangan PSI yang Mendukung Soeharto

Berbeda dengan PDI-P, PSI menilai Soeharto layak menerima gelar pahlawan nasional karena keberhasilannya dalam memimpin Indonesia selama masa Orde Baru.

Bestari Barus, politikus PSI, menyoroti pencapaian Soeharto seperti swasembada pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Ia mengkritik penolakan dari beberapa elite PDI-P yang dianggapnya subjektif dan tidak objektif dalam menilai sejarah.

Menurut Bestari, pemerintah memiliki mekanisme dan tim penilai yang komprehensif untuk menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

Proses dan Keputusan Pemerintah

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah mempelajari daftar 40 nama yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional, termasuk nama Soeharto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan akan diumumkan pada waktunya setelah melalui proses penilaian yang matang oleh Dewan Gelar dan Tanda Jasa.

Selain Soeharto, beberapa nama lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, dan sejumlah tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang.

Usulan ini mencakup nama-nama yang telah diajukan sejak tahun-tahun sebelumnya dan masih dalam proses peninjauan.