ALASAN Jokowi Tidak Akan Menempati Rumah Pensiun di Colomadu Meski Nantinya Sudah Diserahkan

Jokowi juga menyampaikan bahwa rumah pensiunnya bisa dialihfungsikan menjadi ruang publik untuk pertemuan-pertemuan, meskipun dirinya tidak akan berpindah domisili.

Ia mengatakan, "Ya, bisa saja untuk pertemuan-pertemuan. (Dibuka sesekali untuk ruang publik) kayaknya iya, bisa aja."

Sejarah dan Proses Pembangunan Rumah Pensiun

Rencana pembangunan rumah pensiun untuk Presiden RI ke-7 ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2017, saat masa jabatan pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Pemerintah telah menyiapkan lahan dan mekanisme pembangunan sesuai aturan rumah kediaman bagi mantan presiden.

Namun, pada saat itu, Jokowi menolak tawaran tersebut.

Menurut Bey Machmudin, Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden kala itu, penyediaan rumah pensiun bagi presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2022.

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa rumah diberikan setelah masa jabatan berakhir, dengan lokasi dan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan mantan kepala negara dan keluarganya.

Jokowi baru menyetujui pembangunan rumah pensiun setelah terpilih kembali untuk periode kedua.

Pemerintah pun memproses pengadaan tanah pada Oktober 2022 melalui Sekretariat Negara.

Namun, hingga Oktober 2024, rumah pensiun tersebut belum selesai sepenuhnya.

Progres Pembangunan

Pembangunan rumah pensiun dimulai pada Juni 2024 dan kini memasuki tahap finishing.

Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, menjelaskan bahwa proyek pembangunan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama telah selesai 100 persen, sementara tahap kedua masih dalam proses finishing.

Bangunan utama sudah mencapai 90–95 persen, namun pagar baru sekitar 50 persen.