KISAH Perjalanan Hidup dan Kinerja Menteri Bahlil Lahadalia: Nyaris Menderita Busung Lapar

Dalam berbagai kesempatan, Bahlil menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah mulia untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi muda Indonesia.

Ia melihat program ini sebagai cerminan dari perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini ia rasakan sendiri.

Karier Politik dan Komitmen Pemerintahan

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil menegaskan komitmen partainya untuk mengawal kebijakan dan program prioritas pemerintah, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, ketahanan energi nasional, dan swasembada pangan.

Ia menilai program-program tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bahlil juga menegaskan bahwa Golkar akan terus menjadi partai yang hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai pendukung pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Penilaian Kinerja dan Kontroversi

Meski memiliki latar belakang yang inspiratif, kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM mendapat sorotan tajam.

Survei nasional yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menempatkan Bahlil sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei tersebut mengungkapkan bahwa Bahlil memperoleh nilai minus 151, menandakan tingkat ketidakpuasan publik dan kalangan ahli yang sangat tinggi.

Hasil ini menempatkan Bahlil sebagai figur yang paling layak untuk di-reshuffle menurut penilaian masyarakat.

Selain Bahlil, sejumlah pejabat lain juga mendapat nilai rendah, namun posisi Bahlil tetap yang paling menonjol dalam daftar tersebut.

Metodologi Survei dan Implikasi

Survei CELIOS melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk masyarakat umum dan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers.

Data dikumpulkan antara 30 September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Hasil survei ini menjadi "rapor merah" bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk reshuffle kabinet dan pemangkasan jumlah kementerian yang dianggap terlalu banyak dan tidak efisien.

Kinerja Pemerintahan Secara Keseluruhan