Berita Nasional
Blak-blakan Purbaya Susahnya Warga Dapat Rumah Subsidi, Menkeu Sudah Bertemu Menteri Maruarar Sirait
Jumlah 100 ribu ini sebelumnya terungkap ketika Purbaya bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ternyata jumlah orang yang kesulitan membeli rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak mencapai 100 ribu.
Jumlah 100 ribu ini sebelumnya terungkap ketika Purbaya bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Kala itu disebutkan bahwa ada lebih dari 100 ribu orang yang sulit memiliki rumah subsidi karena terlilit utang di bawah Rp 1 juta dan terjadi kemacetan bayar.
Akibat utang tersebut, para calon penerima rumah subsidi terhalang oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
SLIK dapat dimanfaatkan lembaga keuangan antara lain untuk proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, serta penilaian kualitas debitur.
Ternyata setelah Purbaya bertemu Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, angkanya tidak sebesar itu.
"Setelah diperiksa, enggak sebanyak itu. Enggak ada 110 ribu yang di bawah Rp 1 juta, enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," kata Purbaya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Menurut Purbaya, ada kekeliruan dalam memahami penyebab sebenarnya mengapa ada yang tidak bisa mengakses fasilitas KPR FLPP.
"Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh," ujar Purbaya.
Ia menilai pemutihan tidak serta merta bisa menyelesaikan persoalan yang ada.
"Jadi sepertinya meng-clear-kan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Maruarar Sirait)," sambungnya.
Dia bilang, BP Tapera bersama para pengembang akan melakukan penyisiran lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi pembeli yang belum terlayani.
Sebab, Purbaya membutuhkan jumlah pembeli rumah yang meningkat pada sisa tahun ini.
"Sehingga, pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang," ucap Purbaya.
| Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil Segera Ditindaklanjuti, Anggota DPR: Praktiknya Tidak |
|
|---|
| Mahfud MD Ingatkan Korupsi Proyek Whoosh Tetap Dibongkar, Senggol Menkeu Purbaya Kejar ‘Tikus-tikus’ |
|
|---|
| Eks Wamenkumham Bela Roy Suryo, Singgung Kriminalisasi dan Pembungkaman Kasus Ijazah Jokowi |
|
|---|
| DAFTAR Personel Polri Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil, dari Ketua KPK hingga Kepala BNPT |
|
|---|
| JOKOWI Bakal Turun Lagi di Pileg 2029 demi Menangkan PSI, Ahmad Ali Yakin Kalahkan NasDem |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Menkeu-Purbaya-Yudhi-Sadewa-Tegas.jpg)