MENKEU Purbaya Sebut Jual-Beli Jabatan hingga Proyek Fiktif Banyak Terjadi di Daerah: Zona Merah

TRIBUN-MEDAN.com - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan banyak kasus jual beli-jabatan di daerah. 

Hal ini menyebabkan anggaran daerah bocor.   

"Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai," ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

"KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal, kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," tegasnya.

Purbaya melanjutkan, hasil survei penilaian strategis (SPI) 2024 mengungkapkan hampir semua pemerintah daerah (pemda) masuk dalam kategori zona merah atau rentan.

Terdapat 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.

Tata kelola keuangan diperbaiki

Menkeu pun meminta agar seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki tata kelola anggaran masing-masing.

Dengan begitu, anggaran transfer ke daerah (TKD) ke depannya bisa berpeluang untuk dinaikkan.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Bagi saya, yang paling penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat saja," jelasnya.

"Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas bahwa daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin," tambahnya.

Kinerja Purbaya

Dari sosok yang sempat diragukan karena gaya bicaranya yang blak-blakan, kini Purbaya Yudhi Sadewa justru mendapat sentimen positif dan dipuji warganet sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Dalam waktu singkat, hanya sebulan lebih sejak dilantik pada 8 September 2025, citra Purbaya di mata warganet berbalik arah.

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan hasil pemantauan Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring, tren percakapan di lima platform media sosial menunjukkan lonjakan drastis sentimen positif terhadap Purbaya.