Jokowi Ikuti Rapat Senat Terbuka, Disapa Khusus Rektor UGM: Alumni Kebanggaan Fakultas Kehutanan

TRIBUN-MEDAN.com - Di tengah polemik keabsahan ijazahnya yang bergulir bertahun-tahun, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025).

Acara ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni.

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB, didampingi Rektor UGM Prof Ova Emilia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Jokowi tampak mengenakan baju batik lengan panjang berpadu dengan celana hitam. 

Kehadirannya disambut hangat oleh sivitas akademika, alumni, serta tamu undangan yang hadir di auditorium. 

Dalam sambutannya, Rektor UGM Prof Ova Emilia menyapa secara khusus Jokowi sebagai alumni yang membanggakan. 

"Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980 kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM," ujar Ova Emilia, Jumat (17/10/2025). 

Ia juga menyambut kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta para undangan lain dalam rapat senat terbuka tersebut. 

"Pagi hari ini mengikuti acara penting rapat terbuka senat Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM," ucapnya. 

Rapat senat terbuka dimulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung secara khidmat. 

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak tokoh-tokoh penting di bidang kehutanan dan pemerintahan Indonesia.

Seusai acara, Jokowi mengatakan, kehadiran dirinya di acara ini atas undangan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. 

Undangan itu diberikan kepada Jokowi sekitar sebulan yang lalu.

"Sebulan yang lalu saya mendapatkan undangan diantar langsung oleh Pak Dekan dan jajaran dosen dari Fakultas Kehutanan ke rumah untuk undangan untuk datang di Dies Natalis yang ke-62 Fakultas Kehutanan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, kehadirannya ini sebagai bentuk rasa menghargai undangan yang diantarkan langsung oleh dekan.

"Karena yang ngundang langsung Pak Dekan dan mengantarkan langsung undangannya, saya sangat menghargai undangan itu dan saya datang, saya hadir hari ini," ujarnya.

Baca juga: KASUS Ijazah Jokowi Terus Bergulir, Penasihat Ahli Kapolri Heran Belum Ada Penetapan Tersangka

Polemik Ijazah Palsu

Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi sampai saat ini tak kunjung surut.

Bahkan makin memanas setelah pakar telematika Roy Suryo mengklaim dapat bukti baru berupa dua lembar salinan ijazah Jokowi dari KPU RI dan KPU DKI Jakarta.

Menurut Roy Suryo, terdapat kejanggalan pada salinan ijazah tersebut, sehingga memperkuat analisisnya tentang keabsahan ijazah Jokowi.

Pada Senin (6/10/2025) lalu, Roy Suryo bersama tim hukumnya, kembali datang ke Bareskrim Polri, meminta agar penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali.

Mereka datang dengan penyerahan surat resmi kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, serta salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Surat itu tadi sudah kami serahkan," ujar Roy Suryo kepada wartawan, Senin, dikutip dari Wartakotalive.com.

Sebaliknya, kubu Jokowi juga bergerak mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendesak penyidik segera menetapkan status tersangka atas laporan yang dilayangkan mantan Presiden RI tersebut.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyampaikan, pada Oktober 2025 ini kemungkinan akan ada penetapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo Cs.

Laporan Jokowi diketahui sudah berjalan sekitar lima bulan di Polda Metro Jaya, tepatnya sejak 30 April 2025 lalu. Meski sudah naik ke tingkat penyidikan, tetapi belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu tersebut dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rivai menyatakan bahwa bulan Oktober ini akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, karena alat bukti sudah banyak.

"Kalau dilihat timeline-nya sepertinya di bulan Oktober ini sudah bisa dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Karena alat bukti pun sudah cukup banyak ya, ahli pun sudah sangat banyak diperiksa," ungkapnya, Selasa (14/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Teman-teman di luar, apalagi teman-teman relawan juga mungkin melakukan reaksi ya, karena memang ini kan juga cukup menarik kalau kita lihat di luar sana gitu ya, proses perkara berjalan tapi Bang Roy Cs itu hampir tiap hari terus menyerang nama baik Pak Jokowi. Ini kan membuat mungkin teman-teman relawan jadi sedikit agak terganggu, agak emosi lah," jelas Rivai.

Meski demikian, Rivai menyatakan pihaknya akan tetap bersikap profesional dalam mengawal proses hukum yang berjalan, agar bisa segera terselesaikan dengan baik.

"Tapi percayalah kami juga secara profesional mengawal perkara ini agar bisa berjalan dengan sempurna lah," katanya.

Terkait dengan kemungkinan Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar menjadi tersangka, Rivai mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara nanti.

Dia menjelaskan bahwa penetapan tersangka tetap harus objektif, tidak bisa hanya melihat orangnya saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan alat bukti.

"Informasi terakhir, mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihatlah. Tinggal kita lihat nanti apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal," ujarnya.

"Kemungkinan di bulan Oktober, soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Rencananya gelar ini pun juga akan diikuti oleh berbagai pihak," tambah Rivai. (*/tribunmedan.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan